Hutang DBH, Pemerintah Dituding Tak Transparan

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dinilai tidak transparan dalam pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang menjadi hak pemerintah daerah. Hingga saat ini, masih banyak daerah-daerah yang berhak mendapatkan dana dari bagi hasil sektor migas tersebut, terpaksa harus menunggu bertahun-tahun untuk pencairan DBH.

Anggota Badan Anggaran DPR RI, Wan Abu Bakar, meminta agar Kementerian Keuangan lebih proaktif dan transparan dalam menyampaikan kendala apa yang terjadi. Karena menurutnya, DBH merupakan salah satu sumber anggaran daerah sebagai modal untuk melakukan pembangunan.

"Karena itu pula, besok (Kamis, Red), kami memanggil pemerintah guna meminta penjelasan. Termasuk juga memanggil beberapa daerah yang masih dihutangi DBH oleh pemerintah. Kita akan tanyakan, apa sebenarnya persoalan yang terjadi. Semuanya harus transparan. Selama ini pemerintah terkesan tidak transparan dan selalu saja memberi alasan," tegas Wan kepada JPNN di Jakarta, Rabu (3/2).

Politisi PPP ini sebaliknya juga menyerukan agar daerah-daerah penghasil migas yang DBH-nya belum dilunasi pemerintah, untuk lebih proaktif. Bahkan kalau perlu katanya, menggunakan sistem jemput bola.