Hutang DBH, Pemerintah Dituding Tak Transparan

"Soal terlambatnya pencairan DBH, tidak bisa dibiarkan dan didiamkan saja. Daerah penghasil migas se-Indonesia, ya, harus satu suara. Makanya kita agendakan pemerintah dan daerah besok bisa bertemu," kata Wan.

Salah satu kepala daerah yang dipastikan hadir adalah Gubernur Riau, HM Rusli Zainal. Pemerintah pusat disebutkan masih memiliki hutang DBH Migas sebesar Rp 3,8 triliun pada Provinsi Riau. "Jumlah hutang ini merupakan kalkulasi dari hutang-hutang pemerintah pusat pada Riau sejak tahun 2008 hingga sekarang. Keterlambatan DBH ini bukan hanya dialami Riau, tapi hampir seluruh daerah penghasil migas se-Indonesia," tutur Wan pula. (afz/jpnn)