JPNN.com 
Hutang DBH, Pemerintah Dituding Tak Transparan
Rabu, 03 Februari 2010 – 11:01 WIB
Hutang DBH, Pemerintah Dituding Tak Transparan
"Soal terlambatnya pencairan DBH, tidak bisa dibiarkan dan didiamkan saja. Daerah penghasil migas se-Indonesia, ya, harus satu suara. Makanya kita agendakan pemerintah dan daerah besok bisa bertemu," kata Wan.
Baca Juga:
Salah satu kepala daerah yang dipastikan hadir adalah Gubernur Riau, HM Rusli Zainal. Pemerintah pusat disebutkan masih memiliki hutang DBH Migas sebesar Rp 3,8 triliun pada Provinsi Riau. "Jumlah hutang ini merupakan kalkulasi dari hutang-hutang pemerintah pusat pada Riau sejak tahun 2008 hingga sekarang. Keterlambatan DBH ini bukan hanya dialami Riau, tapi hampir seluruh daerah penghasil migas se-Indonesia," tutur Wan pula. (afz/jpnn)
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dinilai tidak transparan dalam pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang menjadi hak pemerintah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pemerintah Fokus Tuntaskan Pengangkatan PPPK Tahap 1, Honorer R2/R3 Keburu Pensiun
- Setiawan Ichlas Hadirkan Ustaz Adi Hidayat di Tabligh Akbar di Palembang
- Gegara Panggilan Sidang Tak Sampai Alamat, Tergugat Datangi Kantor Pos di Jambi
- Menyambut Thudong 2025 di PIK Bukan Ritual Semata, Melainkan Pengalaman Jiwa
- Yohanes Bayu Tri Susanto Jadi Pengusaha Sukses yang Rendah Hati
- Revisi UU ASN Mengubah Tenggat Penyelesaian Honorer?
