Penerbitan MSAA dan Release and Discharge BLBI
IAPP: Memberi Kepastian Hukum Dalam Pengembalian Aset Negara
jpnn.com, JAKARTA - Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan Release and Discharge (R&D) yang diterbitkan dalam rangka penyelesaian perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan kebijakan negara yang dilakukan secara sah, final, dan mengikat. Hal itu memberikan dasar kepastian hukum bagi proses penuntasan pengembalian aset negara.
Konsekuensinya adalah pejabat negara tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana, sepanjang kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan MSAA tersebut, yang berlaku sebagai perjanjian induk.
“MSAA dan R&D merupakan dokumen yang sah, final, dan mengikat. Keduanya memberikan dasar kepastian hukum bagi penyelesaian BLBI, terutama yang berkaitan dengan proses pengembalian aset negara dari para debitur,” kata Direktur Indonesia Advocacy and Public Policy (IAPP) Amriadi Pasaribu kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/6).
Pernyataan itu disampaikan berkaitan dengan fakta dan keterangan yang muncul pada persidangan perkara BLBI dengan terdakwa Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode 2002-2004, Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (28/6).
Tiga saksi yang hadir yakni Menteri Keuangan periode 23 Mei 1998 - 20 Oktober 1999 Bambang Subianto, serta Ketua BPPN periode 1998-2000, Glenn Muhammad Surya Yusuf dan wakilnya, Farid Harianto, semuanya mengakui terdapat kebijakan negara berupa MSAA dan R&D yang diterbitkan bagi debitur Sjamsul Nursalim (dalam kapasitas sebagai pengendali saham Bank Dagang Negara Indonesia/BDNI). MSAA diterbitkan pada 21 September 1998, sedangkan R&D pada 25 Mei 1999.
“R&D adalah bagian tidak terpisahkan dari MSAA. Yaitu surat yang menyatakan bahwa (debitur) telah menyelesaikan kewajiban dan mendapatkan pembebasan sesuai MSAA. Final closing. Artinya sudah selesai. Dalam dokumen MSAA, disebut closing,” kata Bambang.
Menurut Bambang, MSAA dan R&D berasal dari usulan BPPN. Dia menegaskan, terdapat pula dua dokumen berupa Liquidity Support Release dan Shareholder Loans Release, yang mengacu kepada MSAA.
Kepercayaan
Menurut Amriadi, MSAA dan Release and Discharge yang diterbitkan dalam rangka penyelesaian perkara BLBI merupakan kebijakan negara yang sah, final dan mengikat.
- Belajar dari BLBI, CBC Dorong Kejagung & BPK Sita Dana Judi Online di Bank, E-Wallet & Operator Seluler
- IKADIN: UU Ketinggalan Zaman, Penagihan Utang Berbau Otoriter
- Eksaminasi IKADIN: Pemblokiran Akses oleh Satgas BLBI Dinilai Menyimpang dari Hukum
- Hardjuno Wiwoho Soroti Kinerja Satgas BLBI, Menohok
- Hardjuno Sebut Kasus BLBI Merampas Hak Hidup dan Masa Depan Rakyat Indonesia
- Vietnam Tengah Menghadapi Skandal Korupsi Perbankan, HMS Center: Mirip Kasus BLBI di Indonesia