Ibas Anggap Kenaikan BBM sebagai Pil Pahit
Kamis, 15 Maret 2012 – 15:41 WIB

Ibas Anggap Kenaikan BBM sebagai Pil Pahit
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono menyatakan, rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kini menyita perhatian banyak pihak, hendaknya tidak dipahami dalam konotasi negatif. Menurut politisi muda yang akrab disapa dengan nama Ibas itu, stabilitas keuangan negara sangat penting untuk menjamin akselerasi pembangunan di daerah agar tetap berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, Rapat kerja Komisi VII DPR dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik baru-baru ini telah menyepakati asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2012 sebesar US$ 105 per barel, sedangkan asumsi produksi minyak mentah (lifting) sebesar 930.000 barel per hari. DPR juga menyepakati usulan pemerintah bahwa volume BBM bersubsidi dalam RAPBN-P 2012 sebesar 40 juta kiloliter.
“Pemerintah dengan kalkulasi yang akurat sudah memperhitungkan dampak positif ke depan terhadap masyarakat. Stabilitas keuangan negara memberikan jaminan stabilitas pembangunan sesuai target dan dapat bertahan dalam jangka watu lama,” ungkap Ibas saat dihubungi, Kamis (15/3).
Pemegang gelar master di bidang International Political Economy dari Nanyang Technological University, Singapura itu menambahkam, kondisi perekonomian global seiring dengan dengan tren kenaikan harga minyak dunia, memaksa Indonesia untuk melakukan penyesuaian harga jual BBM di pasar domestik. Namun Ibas menegaskan, penyesuaian itu untuk kepentingan bangsa dalam jangka panjang.
Baca Juga:
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono menyatakan, rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang
BERITA TERKAIT
- Bupati Tasikmalaya Terpilih Ade Didiskualifikasi MK, KPU Jabar Beralasan Begini
- Ibas Ajak Semua Kader Demokrat Buat Program untuk Kesejahteraan Rakyat
- Ahli Kepemiluan Usul Ambang Batas Maksimal 50 Persen di Pilpres dan Pilkada
- Bahlil Digugat ke Mahkamah Golkar Gegara Ganti Ketua DPR Papua Barat Daya Tanpa Prosedur
- Soedeson Soroti Eksekusi Rumah Warga di Bekasi, Penegak Hukum Diduga Langgar Prosedur
- Polemik Band Sukatani soal Lagu Bayar Polisi, Dewi Juliani: Itu Kritik yang Harus Diterima