Ibas Beberkan Beda SBY dan Jokowi Soal Kenaikan BBM

jpnn.com - JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat di DPR tak terima Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disalahkan atas defisit anggaran negara yang membuat pemerintah Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menempuh jalan pintas menaikkan harga BBM.
Ketua FPD, Edhie Baskoro Yudhoyoho dalam konferensi pers di DPR, Selasa (18/11) menyatakan, alangkah tidak bijak jika pemerintahan satu dengan lainnya saling menyalahkan.
"Tentunya sangat tidak baik dan tidak bijak kalau kita ini lantas menyalahkan pemerintah sebelumnya. Setiap pemerintah pasti memiliki dinamika dan tantangan di masanya masing-masing," kata ketua fraksi yang akrab disapa Ibas itu.
Ibas sendiri mengaku tidak ingin membanding antara SBY dengan Jokowi dalam menghadapi persoalan BBM. Namun jika harus dibandingkan, maka antara SBY dengan Jokowi jelas sangat berbeda dalam membuat sebuah kebijakan.
"Tapi kalau harus dibandingkan, Pak SBY sudah menjelaskan lebih dulu mengenai kebijakan yang akan diambil, supaya masyarakat tahu. Mengapa dan kenapa kebijakan dibuat," tegasnya.
Persoalan BBM menurut Ibas bukan sekarang saja, tapi sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya termasuk era SBY. Hanya dalam membuat kebijakan menaikkan harga, SBY melakukanya ketika harga minyak dunia sedang mengalami kenaikan. Bukan seperti kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM saat minyak dunia turun tajam.
"Inilah perbedaannya (dengan Jokowi). Hari ini kondisi kita berbeda. Kita bisa tahu berapa harga minyak dunia. Hari ini, harga minyak mentah turun dan itu jauh dari asumsi yang ditetapkan pemerintahan lalu, dan itu belum pernah diubah," jelasnya. (fat/jpnn)
JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat di DPR tak terima Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disalahkan atas defisit anggaran negara yang membuat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Petrokimia Gresik Pertahankan Proper Emas Kementerian Lingkungan Hidup Selama 4 Tahun
- Regulasi THR Bagi Mitra Pengemudi Online Dinilai Menghambat Pertumbuhan Industri
- Usut Kasus Pajak, KPK Periksa Pihak Matahari Store hingga BPR Cita Makmur Lestari
- Terima Gratifikasi Rp21,5 Miliar, Eks Pejabat Pajak Ini Jadi Tersangka KPK
- Fraksi PKS Ajak Rakyat Kompak Dukung Kebijakan Prorakyat Prabowo
- Kepala BKN Ungkap Data Terbaru Seleksi CPNS dan PPPK 2024