Ibas Ingatkan Menteri Perdagangan Soal Kemitraan Perdagangan Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono meminta Indonesia lebih banyak diuntungkan dalam persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif perdagangan internasional, bukan sebaliknya.

Dia berharap Kementerian Perdagangan harus memastikan Indonesia dapat unggul dalam perjanjian ini. “Pastikan betul proyeksi yang sudah dipikirkan benar-benar mengena bagi Indonesia,” papar Ibas, sapaan akrabnya, dalam keterangan pers, Selasa (19/11/2019).

Menurut Ibas, dirinya telah menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Perdana Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan pada Senin (18/11/2019).

Ibas menjelaskan, rapat tersebut membahas rencana pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi kompherensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA, persetujuan ASEAN tentang perdagangan melalui sistem elektronik dan persetujuan kemitraan ekonomi kompherensif Indonesia- Australia CEPA.

“Bahwa fokus kita saat ini adalah investasi dan ekspor seperti yang sering dikatakan oleh Presiden Jokowi. Namun ia menyayangkan bahwa kinerja ekspor Indonesia saat ini turun selama hampir satu tahun terakhir. BPS mencatat nilai ekspor indonesia Agustus 2019 adalah US$ 14,28 Miliar. Turun 9,99 secara year-on-year," terangnya.

Dengan adanya perjanjian dagang ini, diharapkan dapat menstimulasi ekspor kita agar lebih meningkat. Untuk itulah, maka Grand Design melalui Road map Kementerian Perdagangan harus berkomitmen memastikan hasil konsensus ini harus nyata keuntungannya bagi Indonesia.

“Jangan sampai kita hanya dibanjiri produk luar negeri sehingga produsen lokal kita menjadi sulit dalam berkompetisi karena kalah dari segi kualitas dan kuantitas. Pemerintah harus terus berikhtiar untuk menawarkan dan mempromosikan hasil dari pengusaha dalam negeri dengan kualitas yang baik, harga yang tepat, dan tentunya dengan delivery yang cepat,” katanya.

Pada bagian akhir, Ibas menambahkan bahwa regulasi pemerintah dalam memberikan kelonggaran bagi negara lain harus disiasati dengan strategi memproteksi pengusaha lokal.