IBC: Indikasi Ada Mafia di Balik Kasus Bansos dan Kasus Benur
Praktik korupsi bansos dan bibit lobster yang terstruktur, sistematis dan massif menyebabkan KPK terlihat kesulitan mengungkap praktek korupsi meski telah menangkap Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
“Kedua Menteri yang ditangkap memiliki hubungan dan kaki tangan di sekelilingnya yakni para asisten pribadi maupun pejabat di lingkungan kementerian. Mereka secara struktur memiliki kuasa dan memahami sistem pengadaan maupun bagaimana korupsi dilakukan,” tuturnya.
Dalam kasus bansos, Ari Juliari dibantu dua orang pejabat pembuat komitmen di Kemensos yang ditunjuk yakni Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Sementara kasus bibit lobster, Edhy Prabowo dibantu staf khusus Andreau Misanta Pribadi dan Safri.
Ada Struktur Gelap di Balik Dua Kasus Korupsi
IBC menilai korupsi semacam ini sudah mengakar, “siapapun presidennya atau menterinya, korupsi akan sulit diberantas jika akar permasalahan kartel dan penguasa bisnis gelap ini tidak ikut diberantas”.
Penggganti Juliari, mantan wali kota Surabaya Risma Trirismaharini beberapa hari lalu menyampaikan secara terbuka bahwa persoalan yang dihadapi sangat berat, dan dia siap meletakkan jabatan jika tidak sanggup membenahi.
“Ini menandakan sebelum bisa membentuk sistem jaringan sosial yang baik, dia sebagai Menteri harus terlebih dahulu memberantas struktur gelap yang mengendalikan mekanisme bantuan sosial agar bersih dan tepat sasaran.”
Sedangkan untuk kasus Lobster, IBC mengaku sudah menemukan bukti bahwa ada struktur gelap yang berkuasa mengendalikan bisnis lobster, salah satunya adalah temuan terjadinya ekspor lobster di luar pemain resmi yang sekarang sedang berkasus di KPK.
Arif mencatat penangkapan empat menteri selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo menunjukkan kejahatan korupsi makin terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
- Sahroni Setuju KPK-Kemendagri Setop Sementara Bansos Sampai Pilkada Selesai
- KPK Peringatkan Pemprov: Setop Money Politic Berkedok Bansos!
- KPK Diminta Pelototi Mutasi Massal Camat di Jakarta Menjelang Pilkada
- Mendagri Tito Setuju Penyaluran Bansos Ditunda Selama Pilkada, Siap Terbitkan Surat Edaran
- Penyaluran Bansos Dihentikan Menjelang Pemungutan Suara Pilkada
- Ridwan Kamil-Suswono Berkomitmen Melanjutkan dan Memperluas Program Bansos