IBCSD Dorong Pebisnis Adopsi Pendekatan HAM dalam Rantai Nilai Plastik
jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) didukung oleh SEA Circular - inisatif UN Environment program (UNEP) dan Badan Koordinasi di Laut Asia Timur (COBSEA) mengadakan diskusi dan pelatihan bertajuk “Mengadopsi Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia ke dalam Rantai Nilai Plastik”.
Inisiatif yang didanai oleh pemerintah Swedia ini bertujuan untuk menginspirasi solusi berbasis pasar dan mendukung target Indonesia dalam mengurangi sampah plastik laut pada sumbernya.
Diskusi dan pelatihan yang diikuti oleh 56 peserta dari berbagai sektor bisnis ini merupakan bagian dari program IBCSD yang berfokus pada mengatasi sampah laut dengan memanfaatkan peluang ekonomi sirkular.
Executive Committee IBCSD yang juga Presiden Direktur PT. Solusi Bangun Indonesia Lilik Unggul Raharjo menyampaikan bahwa 80% kebocoran sampah plastik ke laut berasal dari daratan.
"IBCSD berharap sektor bisnis dapat mendukung pendekatan berbasis hak asasi manusia dan kesetaraan gender yang membantu transformasi bisnis plastik dan kemasan yang bertanggung jawab di seluruh rantai nilai dengan menghormati hak asasi manusia melalui training ini. Sebab lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan adalah bagian dari hak asasi manusia,” kata Lilik.
Direktur Pengurangan Sampah KLHK Sinta Saptarina menyampaikan pentingnya penguatan kemitraan multipihak untuk implementasi SDGs yang berdampak nyata pada masyarakat.
Sinta menjelaskan, KLHK telah mencoba mengimplementasikan konsep sirkular ekonomi dalam pengelolaan sampah melalui PerMen KLHK No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh produsen.
Intervensi edukasi rumah tangga, peningkatan bank sampah, dan relasi dengan industri daur ulang juga dilakukan. Selain itu, KHLK juga bekerjasama dengan sejumlah startup social preneur dan praktisi minim sampah.
Diskusi dan pelatihan yang diikuti oleh 56 peserta dari berbagai sektor bisnis ini merupakan bagian dari program IBCSD yang berfokus pada mengatasi sampah laut
- Pertamina Dukung Festival Ciliwung 2024 sebagai Komitmen pada Keberlanjutan Lingkungan
- Kewenangan Dewan Pertahanan Nasional Dianggap Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM
- Prabowo Berikan Amnesti ke 44 Ribu Narapidana, Ada Tahanan Politik hingga Narkotika
- Sebaiknya Menteri LH Cabut Permen Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran
- Jenderal Sigit Junjung Tinggi HAM, Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama Turun
- Pertalindo Konsisten Mendukung Kompetensi Penyusun Amdal