IBI: BPJS Hambat Program Pengendalian Penduduk

"Jampersal juga sama, tidak ada batasan. Tapi karena waktu itu baru dimulai, rasionalnya, kalau kita langsung batasi, sementara ibu yang melahirkan anaknya sudah 6 atau 7, tentunya yang sangat berisiko kan dia. Karena semakin banyak anak, risiko persalinannya juga akan semakin besar. Tapi kan Jampersal ini sudah berjalan hampir 4 tahun, sehingga orang tidak lagi merencanakan kehamilan berikutnya. Jadi menurut saya, saat ini waktu yang tepat untuk memberikan batasan. Langsung saja, misalnya hanya 2 anak yang bisa digratiskan," jelas dia.

     

Menurutnya, aturan ini lambat laun akan mengancam program pengendalian penduduk di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, maka negara juga harus bekerja ekstra keras untuk menjamin semua warga negaranya. "Kemampuan negara kan terbatas. Padahal pengendalian penduduk itu penting sekali. Jangan sampai kebijakan yang baru ini justru membuat kebijakan lainnya jadi keteteran," ujarnya. Jika ini terus dijalankan, lanjut dia, tidak ada jaminan bahwa BPJS kesehatan tidak akan bangkrut nantinya.

     

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Gatot Soeyono sebelumnya. Gatot mengatakan kemungkinan kebangkrutan BPJS kesehatan dapat terjadi jika BPJS kesehatan tidak segera menarik peserta mandiri. Sebab, hingga saat ini kebanyakan yang daftar adalah mereka yang memang sejak awal telah sakit.

     

"Skenario buruk, kebanyak yang sakit yang daftar. Bisa-bisa BPJS kesehatan jebol duluan," ungkapnya. Apalagi, lanjut dia, kebanyak dari mereka merupakan pasien dengan penyakit biaya tinggi. Misalnya, pasien penyakit jantung, ginjal, kanker dan diabetes.

Oleh karenanya, Gatot menghimbau kepada pemerintah untuk segera melakukan pembenahan agar kekacauan tidak terjadi. Dengan waktu enam bulan kedepan, pemantauan harus benar-benar dilakukan terhadap jalannya BPJS kesehatan ini. "Satgas dan pemangku kepentingan lain harus aktif melakukan pemantauan," ujarnya.