Ibu Kota Pindah, Ongkos Tiket PNS Rp 3,5 Triliun, Usul Lokasi di Bukit Soeharto

jpnn.com, SAMARINDA - Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Zamruddin Hasid, mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta merupakan hal yang bagus dan mesti dilakukan.

Tapi, memang, tidak bisa diputuskan dalam keadaan krisis keuangan seperti sekarang. Ketersediaan uang negara sedikit dan sumber pendapatan berkurang. “Pembiayaan menjadi faktor penting untuk dipikirkan,” ujarnya, kemarin (12/7).

Apalagi, estimasi biaya memindahkan membutuhkan dana besar. Mengutip hasil penelitian Tim Visi Indonesia 2033 pada 2009–2010, untuk melaksanakan hajatan besar itu menghabiskan Rp 142,62 triliun. Itu setara 17 kali lipat APBD Kaltim 2017 senilai Rp 8,09 triliun.

Angka itu berasal dari enam variabel utama. Adapun itu, pembebasan lahan, penyiapan lahan, pembangunan infrastruktur kota, pembangunan fasilitas kota, pembangunan gedung negara, dan permukiman aparatur sipil negara (ASN). Tidak ketinggalan, biaya mengangkut para pegawai dan anggota keluarga ke ibu kota baru.

Referensi lain dari pengalaman negara tetangga, Malaysia, yang memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya berjarak 40 kilometer memakan biaya Rp 130 triliun.

Bisa dibayangkan bila memindahkan Jakarta ke luar Pulau Jawa, semisal Balikpapan yang jaraknya lebih dari 2 ribu kilometer.

Mantan rektor Unmul Samarinda itu menuturkan, besarnya pembiayaan bisa ditekan dengan memilih daerah di Pulau Kalimantan yang dari segi fasilitas dan infrastruktur sudah tersedia.

Balikpapan menjadi opsi utama daerah di Pulau Kalimantan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pembiayaan.