Ibu Kota Pindah, Ongkos Tiket PNS Rp 3,5 Triliun, Usul Lokasi di Bukit Soeharto
Infrastruktur bandara dan pelabuhan berskala internasional sudah ada. “Tinggal di kawasan mana. Saya sependapat di Tahura Bukit Soeharto kalau bisa dialihfungsikan,” terang dia.
Perkembangan ekonomi di Kalimantan harus dipertimbangkan. Menjadi wilayah kaya sumber daya alam (SDA), namun pertumbuhan ekonomi tak berbanding lurus.
Itu lantaran tak ada industri pengolahan bahan baku dari potensi SDA yang melimpah. Industri saat kini terpusat di Pulau Jawa.
Tentu, kondisinya akan berubah ketika beralih ke Pulau Borneo. Menurut guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Unmul, itu, dalam jangka panjang akan tercipta efisiensi ekonomi nasional karena lokasi industri berada relatif dekat dengan sumber energi dan bahan baku yang dibutuhkan.
“Potensi SDA, luas wilayah, dan lahan subur yang masih luas jadi dasar Kalimantan akan lebih maju,” tuturnya.
Tapi, bukan berarti wacana tersebut bukan sama sekali tak bisa dilaksanakan. Bila dipindahkan sekaligus jelas tak mungkin. Dalam 10 tahun ke depan juga tak bisa.
Maka itu, Zamruddin yakin, pemindahan secara bertahap. Tidak mesti untuk memindahkan langsung membangun gedung pemerintahan baru seluruhnya.
Bisa menempati fasilitas yang sudah tersedia dijadikan kantor sementara. Contoh kecilnya, saat pemekaran Kalimantan Utara.
Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Zamruddin Hasid, mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta merupakan
- Kemensos dan BKN Gelar Tes Pegawai Disabilitas Netra dengan Sistem Komputer CACT
- 5 Berita Terpopuler: Dua Kategori PPPK 2024 dengan Gaji Berbeda, Mulai Berlaku Awal 2025, tetapi Tetap Ada Prioritas
- Pejabat Usul Moratorium Mutasi PNS & PPPK Mulai Berlaku Awal 2025
- Bupati: Ingat, Setiap Tahun Saya yang Teken SK Honorer
- 5 Berita Terpopuler: Forum PPPK Ajukan 10 Permintaan, Dirjen Nunuk Terbitkan Surat, Semua ASN hingga Honorer Wajib Tahu
- SE Terbaru MenPANRB yang Harus Diketahui PNS, PPPK, Honorer