Ibu Kota Pindah, Ongkos Tiket PNS Rp 3,5 Triliun, Usul Lokasi di Bukit Soeharto
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kaltim Prof Dwi Nugroho Hidayanto mengatakan, para tokoh Indonesia pasti berpikir sebaiknya ibu kota negara tak lagi di Jakarta.
Pemerintah perlu kondisi tenang. Itu cocok bila dipindah ke luar Pulau Jawa, khususnya Pulau Kalimantan. Geografi dan topografi mendukung. Dibanding Kalteng dan Kalsel, Kaltim unggul karena bukan didominasi lahan gambut.
Ya, berkaca kebakaran hutan dan lahan pada 2015, Kalteng dan Kalsel menjadi salah satu penyumbang terbesar pengirim asap di Indonesia.
Itu tentu jadi penilaian. Bagaimanapun, pusat pemerintahan perlu menyiapkan bangunan tinggi. Masuk opsi, daerah tentu bak gayung bersambut. Pusat pertumbuhan ekonomi baru pasti akan muncul. Imbasnya, pasti membawa kemajuan Kalimantan.
Dwi berpendapat, dengan kondisi Balikpapan yang cukup padat, bisa mengarahkan lokasinya di wilayah utara Kota Minyak, mengarah ke Samarinda.
“Bayangan saya indah. Mungkin di Bukit Soeharto. Daripada ditambang, mending dibangun kota baru yang disiapkan sebagai ibu kota negara,” katanya. (ril/far/k8)
Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Zamruddin Hasid, mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta merupakan
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Kemensos dan BKN Gelar Tes Pegawai Disabilitas Netra dengan Sistem Komputer CACT
- 5 Berita Terpopuler: Dua Kategori PPPK 2024 dengan Gaji Berbeda, Mulai Berlaku Awal 2025, tetapi Tetap Ada Prioritas
- Pejabat Usul Moratorium Mutasi PNS & PPPK Mulai Berlaku Awal 2025
- Bupati: Ingat, Setiap Tahun Saya yang Teken SK Honorer
- 5 Berita Terpopuler: Forum PPPK Ajukan 10 Permintaan, Dirjen Nunuk Terbitkan Surat, Semua ASN hingga Honorer Wajib Tahu
- SE Terbaru MenPANRB yang Harus Diketahui PNS, PPPK, Honorer