Ibu Ronald Tannur Bantah Beri Suap kepada Hakim PN Surabaya

jpnn.com, JAKARTA - Meirizka Widjaja, ibu dari Ronald Tannur, membantah tudingan bahwa dirinya memberikan suap kepada hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Pernyataan ini disampaikan Meirizka saat bersaksi dalam sidang dugaan suap terhadap tiga hakim PN Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tannur.
Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (18/2). Dalam persidangan, Meirizka dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum (JPU) dan mendapat pertanyaan dari tim penasihat hukum Heru Hanindyo.
Tim hukum Heru Hanindyo mencecar Meirizka terkait pemberian fee sebesar Rp 15 miliar kepada Lisa Rachmat, pengacara Ronald Tannur. Saat ditanya apakah pada pertemuan pertama Lisa meminta fee sebesar Rp 1,5 miliar, Meirizka mengiyakan.
Namun, Meirizka menegaskan bahwa Lisa tidak pernah menyatakan uang tersebut digunakan untuk mengurus kasus Ronald Tannur.
"Bu Lisa itu secara pribadi tidak meminta fee karena dia sudah anggap Ronald seperti anaknya. Uang itu untuk anak buah atau timnya yang bekerja," jelas Meirizka.
Tim penasihat hukum Farih Romdoni kemudian mengonfrontasi Meirizka dengan pernyataannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam chat yang disampaikan kepada penyidik, Lisa mengaku tidak mengambil fee sepeser pun, berbeda dengan pengakuan Meirizka di persidangan yang menyebut adanya permintaan fee.
Menanggapi hal tersebut, Meirizka menjelaskan fee yang diminta Lisa sepenuhnya untuk operasional kantor hukum, bukan untuk kepentingan pribadi.
"Dia tetap minta uangnya untuk anak buah atau timnya yang bekerja," tegas Meirizka.
Pernyataan ini disampaikan Meirizka saat bersaksi dalam sidang dugaan suap terhadap tiga hakim PN Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tannur.
- Kewenangan Jaksa di RUU Kejaksaan Dianggap Berlebihan
- Kewenangan Berlebihan Jaksa di UU dan RUU Kejaksaan Dinilai Berbahaya
- Akademisi di Makassar Sebut Asas Dominus Litis Bisa Lahirkan Penyalahgunaan Kewenangan
- Eks Hakim Agung Nilai Jaksa Sudah Terbukti Bisa Menangani Perkara Sendiri
- Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD Dilaporkan ke KPK, 95 Senator Terlibat?
- Jan Maringka: Reposisi Kejaksaan Dalam Sistem Pemerintahan Suatu Keharusan