Ical Dukung Perppu Pilkada, Golkar Daerah Mengecam

jpnn.com - MAKASSAR - Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) mendapat kecaman. Pernyataan untuk mendukung Perppu Pilkada membuat sejumlah pengurus dan kader beringin di daerah bingung.

“Ini bentuk inkonsistensi Ical dalam berpolitik. Dia telah melanggar rekomendasi partai sendiri,” kata pelaksana tugas Ketua DPD II Partai Golkar Enrekang, Andi Natsir, Rabu, 10 Desember.

Natsir ikut menjadi peserta Munas Bali. Dia menyayangkan sikap Ical yang tiba-tiba berbalik arah dalam tempo sepekan. Padahal, keputusan Golkar untuk menolak Perppu Pilkada yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diambil dalam forum tertinggi, yakni Munas.

“Ini soal prinsip yang dilahirkan di Munas Bali. Saya pribadi bukan persoalan setuju atau tidak, tetapi lihat prinsip dari Munas Bali,” katanya.

Dia menambahkan, penolakan terhadap pilkada langsung merupakan keputusan seluruh DPD yang hadir di Munas Bali. Bukan keputusan orang per orang. Jika Ical ingin mengubah keputusan itu, sebaiknya dilakukan dalam forum yang menghadirkan semua DPD I.

Sekretaris DPD II Golkar Selayar, Hasanuddin Chaer mengatakan, keputusan itu adalah bentuk perlawanan terhadap konstitusi partai. Meski demikian, Hasanuddin mengaku, masih akan melihat perkembangan politik soal Perppu Pilkada langsung.

“Saya sendiri belum bisa membaca arah politik Ical ini. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari manuver politik,” kata Hasanuddin.

Mantan Ketua DPD II Partai Golkar Selayar, Ince Langke menyebut sikap Ical membingungkan kader di daerah. Terutama yang akan bertarung di pilkada. Meski keputusan menolak Perppu hanya bersifat rekomendasi, Ince mengatakan, Ical tidak boleh serta merta membatalkan rekomendasi itu. “Sekalipun sifatnya rekomendasi, mestinya diperjuangkan,” jelas dia.