Ical: Indonesia Sudah Krisis
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie kembali mendesak pemerintah segera membentuk pusat krisis ekonomi nasional. Sebab, saat ini sudah terlalu banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan nilai rupiah terhadap USD semakin terpuruk.
"Pabrik tekstil di Jawa Barat dan Banten sudah melakukan PHK dan nilai rupiah sudah menembus Rp 14.000 per dolar Amerika Serikat. Sesungguhnya Indonesia sudah dalam masa krisis. Presiden harus segera membentuk pusat krisis," kata Ical, sebelum rapat Fraksi Partai Golkar, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (24/8).
Pria yang karib disapa Ical itu menambahkan, korban akan semakin banyak jika pemerintah tak membentuk pusat krisis. Terutama dari kalangan buruh dan usaha mikro. "Saya harapkan betul pemerintah segera bentuk pusat krisis," ujar Ical.
Dia meminta Presiden Joko Widodo tak membiarkan para menterinya jalan sendiri-sendiri. "Harus dalam satu komando, tidak boleh lagi yang satu ke kiri dan lainnya ke kanan. Menteri harus dalam satu komando di bawah presiden," imbuh Ical.
Ical menegaskan, sebanyak 80 persen gross domestic product (GDP) ada di tangan masyarakat. Sementara, sebesar 20 persen di bawah kendali masyarakat. "Jadi kalau pemerintah sibuk dengan APBN yang memang hari ini tidak maksimal penggunaannya, maka krisis ini tidak akan pernah bisa tertangani secara baik. Satu-satunya cara, bentuk pusat krisis," tegas Ical. (fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie kembali mendesak pemerintah segera membentuk pusat krisis ekonomi nasional. Sebab, saat ini sudah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru