Ical Klaim Golkar Penentu
Minggu, 01 April 2012 – 00:19 WIB

Ical Klaim Golkar Penentu
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengklaim partai yang dipimpinnya berandil besar dalam kesepakatan sidang paripurna soal kenaikan harga BBM. Ical -sapaan akrab Aburizal- menyatakan bahwa Fraksi Partai Golkar (FPG)-lah yang memberikan solusi yang kemudian mampu disepakati sebagian besar fraksi di DPR.
Hal tersebut disampaikan Ical dalam pidato pengarahan saat melepas kader fungsional di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin (31/3). Menurut Ical, dirinya bangga karena FPG tidak sekadar berkata ya dan tidak dalam mengikuti gelombang opini yang bersifat temporer. "FPG memberikan solusi praktis terhadap jalan buntu subsidi BBM dengan menawarkan rumusan 15 persen deviasi ICP selama 6 bulan," kata Ical dalam pidatonya.
Usul yang disampaikan FPG itu, kata Ical, merupakan prasyarat bagi kenaikan harga BBM. Menurut dia, dengan rumusan itu, tuntutan rakyat terpenuhi. "Tapi, hak pemerintah tetap terjaga untuk menyesuaikan harga BBM dengan perkembangan harga di pasar internasional sehingga kondisi fiskal negara tidak akan terancam," tuturnya.
Ical mengatakan, dalam perkembangan situasi paripurna yang alot, terjadi polarisasi opini dan pendapat yang terlalu tajam. Emosi sejumlah pihak mulai tersulut. Termasuk aksi-aksi massa yang hampir lepas kendali. "Dalam situasi seperti itu, tidak akan mungkin tercapai jalan keluar yang ideal dan memuaskan semua pihak," ujar Ical.
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengklaim partai yang dipimpinnya berandil besar dalam kesepakatan sidang paripurna soal kenaikan
BERITA TERKAIT
- Bantah Revisi UU TNI Kembalikan Dwifungsi ABRI, Lemhanas: Ini Supremasi Sipil
- Komisi II DPR Apresiasi Pemerintah soal Pengangkatan PPPK 2024, Ini Kabar Gembira
- Megawati Pernah Tolak RUU TNI, Mbak Puan PDIP Bilang Begini
- Ada Aksi Simpatik Dukung Revisi UU TNI di Depan DPR, Ini Tuntutannya
- Puan Sebut 3 Pasal Perubahan Dalam RUU TNI Sudah Dibahas dan Mendapat Masukan dari Masyarakat
- Puan Maharani: TNI Hanya Mengisi 15 Jabatan, Selain Itu Harus Mundur