Ical Menang Lagi di Tingkat Kasasi, Dua Opsi Ini Bisa Jadi Solusi

jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie mendesak pemerintah segera menerbitkan surat keputusan (SK) pengurus partainya hasil musyawarah nasional (munas) Bali. Desakan itu menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi Golkar kubu Agung Laksono hasil munas Ancol.

Bamsoet -sapaan Bambang- mengatakan, putusan tingkat kasasi itu menunjukkan Golkar versi Aburizal memang punya legalitas. "Adanya keputusan MA itu mengonfirmasi munas Bali memang berjalan dengan benar,” ujarnya di Jakarta, Selasa (1/3).

Namun, Bamsoet juga mengakui bahwa putusan kasasi itu tak serta-merta mengakhiri persoalan di Golkar. Sebab, pemerintah sebelumnya sudah memperpanjang kepengurusan Golkar pimpinan Ical -sapaan Aburizal- berdasarkan munas Riau tahun 2009.

“Tapi persoalannya pemerintah sudah mengeluarkan SK perpanjangan munas Riau. Tinggal kembali pada pemerintah dan ARB, kami inginnya segera mengesahkan munas Bali," tegasnya.
 
Bamsoet menegaskan, kalaupun harus ada munas lagi maka maka penyelenggaranya adalah Golkar kubu Ical. Meski demikian Bamsoet menyerahkan keputusan soal itu ke elite Golkar dan pemerintah.

Opsi yang bisa jadi solusi, kata Bamsoet, pemerintah bisa menerbitkan SK pengesahan atas pengurus Golkar hasil munas Bali. Atau, pemerintah bisa menunggu pengurus baru Golkar hasil munas 2016.

"Artinya munas besok itu munas biasa saja. Apapun berpulang kepada kader Golkar mau bersama kembali,” katanya.

Sebagai tim sukses Ade Komarudin di bursa calon ketua umum Golkar, Bamsoet mengaku siap ikut opsi manapun. “Kalau dari tim Akom mana saja kami ikut. Bali oke, karena itu keputusan hukumnya. Tapi kalau munas Riau kami tidak masalah juga," pungkas wakil bendahara umum Golkar versi munas Riau itu.(fat/jpnn)