Ical Minta Jatah 10 Mentri
Rabu, 14 Oktober 2009 – 07:44 WIB

Ical Minta Jatah 10 Mentri
Di antara sekian banyak nama menteri yang dicalonkan Partai Golkar, seperti Agung Laksono, Andi Mattalata, Fahmi Idris, maupun Akbar Tandjung, Ical masih enggan membuka suara. Menurut dia, siapa saja bisa terpilih. Asalkan memiliki kompetensi. ’’Saya belum dapat ide siapa yang akan diajukan sebagai menteri,’’ kilah Ical.
Baca Juga:
Menurut dia, sebelum mengajukan nama menteri ke SBY, dirinya akan membicarakan terlebih dahulu dengan calon yang akan diajukan tersebut. Akan ditanyakan tentang komitmennya memajukan negara dan partai. ’’Coba bicara dengan masing-masing yang dianggap pantas. Semua calon dari Partai Golkar pantas,’’ kata dia enteng.
Disinggung mengenai jumlah kabinet? Ical berharap, presiden bisa menyusun kabinet yang proporsional. Meskipun terdapat orang-orang dari sejumlah partai politik, harus memiliki pandai atau kompetensi dan kemampuan yang cocok. Jangan hanya dipilih karena utang budi dalam kampanye. ’’Di partai banyak orang pandai. Mereka itu yang harus dipilih,’’ beber Ical.
Sementara itu, Sekretaris Departemen Politik Bidang Kebijakan Politik dan Aparatur Negara DPP Partai Demokrat, Solon Sihombing, menegaskan Golkar juga akan mendapatkan jatah kursi di kabinet. ”Semua rival SBY saat pilpres juga akan diakomodir oleh presiden untuk duduk di kabinet,” ujarnya. (cdl/dil/sof)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berharap, partainya mendapatkan jatah 10 kursi menteri. Mantan Ketua Kadin ini beralasan, kader
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Soal Ganti Wapres, PSI Minta Para Purnawirawan Hormati Kedaulatan Rakyat
- Hasil PSU Pilkada Siak Digugat, Bahlil: Golkar Kawal Kemenangan Afni-Syamsurizal
- Ketum Golkar soal Pilkada Siak 2024: Perempuan Muda Menang 2 Kali, Luar Biasa, Wajib Dikawal
- SCL Taktika Paparkan Hasil Quick Count Aulia-Rendi
- Ini Respons Ketua MPR Ahmad Muzani soal Usulan 3 April jadi Hari NKRI
- Bawaslu Sebut PSU Pilkada Serang Berjalan Lancar Meski Ada OTT Pelaku Politik Uang