Ical Sebut Pejabat Sudah Jarang Ucapkan Pancasila
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, masih banyak undang-undang yang lahir pada era reformasi ini tersandera oleh pemikiran masa lalu. Akibatnya, menurut Ical, reformasi berjalan tidak seperti yang diharapkan.
Bahkan lanjut Aburizal Bakrie, dewasa ini jarang sekali terdengar dari mulut penyelenggara negara tentang dasar negara kita yakni Pancasila, dalam berbagai kegiatan acara kenegaraan baik di Ibukota Negara maupun di daerah-daerah.
"Fakta ini cukup mencemaskan kita semua karena lama-kelamaan dan proses ini dibiarkan berjalan maka kita semua akan kehilangan jatidiri sebagai bangsa yang berdaulat dan bersatu, ungkap Aburizal Bakrie, dalam acara focus group discussion kajian sistem ketatanegaraan Indonesia bertema "Penguatan Sistem Presidensiil di Indonesia", di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (4/12).
Namun, lanjutnya, kecemasan partai Golkar akan hilangnya jatidiri bangsa mulai berkurang karena Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengambil tugas mengawal jatidiri bangsa itu melalui sosialisasi Empat Pilar berbangsa dan bernegara, serta kajian tentang ketatanegaraan.
"Golkar menyatakan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatif MPR mengambil tugas strategis tersebut," ujar Ical.
DPP Partai Golkar sendiri, lanjutnya, juga sudah menyiapkan blue print tentang Indonesia ke depan masing-masing untuk 25 dan 50 tahun. (fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, masih banyak undang-undang yang lahir pada era reformasi ini tersandera oleh pemikiran
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Wamendes Riza Patria Dorong Pemuda Desa Proaktif Sukseskan Makan Bergizi Gratis
- Fraksi PKS Mendukung Penuh Program Makan Bergizi Gratis Demi Menuju SDM Berkualitas
- Bahas Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Timah, PERPAT Bangka Belitung Ajukan RDP
- Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Peringatkan Ini
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Ada Honorer Perlu Penanganan Lebih Khusus
- Tenaga Non-ASN Database BKN yang TMS di Seleksi PPPK Perlu Tahu Info Ini