Ical Serahkan Hasil Munas Golkar Bali ke Menkumham
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar versi Musyarawah Nasional (Munas) Bali, Aburizal Bakrie mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Senin (8/12). Pria yang akrab disapa Ical itu datang bersama sejumlah politikus Golkar yakni MS Hidayat, Idrus Marham, Bambang Soesatyo dan Nurdin Halid.
"Menyerahkan hasil Munas Golkar Bali didampingi seluruh pengurus dan ketua-ketua DPD I se-Indonesia," kata Bambang ketika dikonfirmasi, Senin (8/12).
Hasil Munas yang berupa susunan kepengurusan Partai Golkar 2014-2019 itu, sambung dia, diterima langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
Sementara itu, Ical mengaku optimitis kepengurusan Golkar yang didaftarkan akan diterima oleh pemerintah. Sebab, Munas yang diselenggarakan di Bali sudah sesuai prosedur tata cara Munas.
Ical pun tidak mempermasalahkan Munas yang diadakan Presidium Penyelamat Partai Golkar di Ancol, Jakarta, sejak Sabtu (6/12) lalu. Dalam Munas Ancol, Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono terpilih menjadi ketua umum.
Kubu Presidium Penyelamat Partai Golkar juga akan menyampaikan hasil Munas Ancol ke Kemenkumham.
"Enggak apa-apa. Kita kan bisa lihat mana yang punya hak suara yang benar, mana yang sesuai aturan. Kan ada undang-undangnya," ucap Ical.
Yasonna yang ditemui di kantor Kemenkumham menyatakan sudah menerima berkas hasil Munas Golkar di Bali.
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar versi Musyarawah Nasional (Munas) Bali, Aburizal Bakrie mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
- Anak Guru PPPK di Karanganyar jadi Korban Pemerkosaan, Sang Ibu Minta Polisi Bertindak
- Tokoh Masyarakat Hingga Akademisi Sebut Arinal Membawa Perubahan di Lampung
- Ribuan Warga Memeriahkan Gebyar Budaya, Husain Alting Sjah Ingatkan Perdamaian di Atas Segalanya
- Kemenko PMK Melakukan Penguatan Pemberdayaan Perempuan di Desa
- Tim Gabungan Sita 7 Unit Hp, 10 Paku & 20 Korek Api di Lapas Narkotika Muara Beliti
- Hari Wayang, Kiai Paox Iben Sebut Kebudayaan Jembatan antara Pemerintah dan Rakyat