ICMI Pun Desak KPK Bentuk Komite Etik
jpnn.com - JAKARTA - Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera membentuk komite etik datang dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Presidium ICMI Nanat Fatah Natsir mendesak agar komisi antirasuah itu segera menyelesaikan kasus yang melibatkan Ketua KPK Abraham Samad yang dilaporkan telah bermanuver politik jelang Pilpres 2014.
“Untuk memastikan bahwa KPK benar-benar bersih, maka kasus-kasus yang membelit para pimpinannya segera diselesaikan. Seperti halnya kasus Abraham Samad, KPK harus cepat membuat komite etik,” ujarnya kepada media, Minggu (15/2).
Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto telah melaporkan Samad ke Pengawas Internal KPK. Hasto juga telah menyerahkan bukti-bukti manuver politik Samad jelang Pilpres 2014.
Plt Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Abraham berambisi untuk menjadi cawapres pendamping Joko Widodo. Bahkan orang nomor satu di KPK itu mengikuti pertemuan dengan para petinggi PDIP. Nah, karenanya komite etik harus segera dibentuk untuk mengetahui apakah Abraham benar-benar melanggar kode etik dan ada unsur pidananya atau tidak. “Tidak ada orang yang kebal hukum,” tegasnya.
Yang jelas, lanjut dia, jangan sampai hukum dan politik dicampur aduk.
Mantan Rektor UIN itu berharap agar semua pimpinan KPK menjadi teladan, jangan sampai melakukan praktik-praktik yang merugikan lembaga anti rasuah tersebut. “Kejujuran dan integritas itu sangat penting. Apalagi KPK selalu mengusung moto ‘Berani Jujur itu Hebat’,” imbuhnya.
Nanat juga berharap, untuk kedepannya, KPK lebih berorientasi pada kasus-kasus besar saja. (mas/jpnn)
JAKARTA - Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera membentuk komite etik datang dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Presidium
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Nilai IKIP Kaltim Meningkat, Masuk Tiga Besar Nasional
- Yorrys Raweyai: DPD Akan Mengawal Proses Pembangunan PIK 2 Tangerang
- BPMK Lanny Jaya Diduga Potong Dana Rp 100 juta dari 354 Kampung
- Kipin Meraih Penghargaan Utama di Temasek Foundation Education Challenge
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan