ICW Curigai Ada Mafia Izin Pemeriksaan Kepala Daerah
Kamis, 06 Oktober 2011 – 19:44 WIB
JAKARTA – Indonesian Corruption Watch (ICW) menuding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gagal bersinergi dengan anak buahnya dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dia juga melihat ada hambatan politik terkait lambannya izin presiden untuk pemeriksaan kepala daerah yang diduga korupsi oleh kejaksaan.
“Presiden SBY gagal dalam pemberantasan korupsi, dalam arti gagal memaintenance kaki tangannya dalam memberantas korupsi. Dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Bukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” kata Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring ICW, Febri Diansyah, Kamis (6/10), di Press Room DPR RI.
Dijelaskan Febri, kegagalan presiden itu tercermin dalam lemahnya peran kepolisian dan kejaksaan dalam memerangi korupsi. Febri mencontohkan, misalnya untuk memeriksa kepala daerah yang diduga korupsi, kejaksaan harus menunggu izin presiden keluar. Kadang, tegasnya, izin presiden itu lambat keluar. Berbeda dengan KPK, kata Febri, untuk memeriksa siapapun terlibat korupsi, tidak memerlukan izin presiden.
Baca Juga:
JAKARTA – Indonesian Corruption Watch (ICW) menuding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gagal bersinergi dengan anak buahnya dalam memberantas
BERITA TERKAIT
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Diperpanjang, Honorer Bakal Diangkat Bertahap, Tinggal Dibuatkan SK Saja
- Gaji PPPK Paruh Waktu Maksimal Rp350 Ribu per Bulan, Oh
- BKN Khawatir Penetapan NIP CPNS & PPPK 2024 Gagal jika Masalah Ini Tak Cepat Diselesaikan
- ABPPTSI Mengadu ke Mendiktisaintek, Banyak Masalah Serius
- Honorer yang Sulit Daftar PPPK Tahap 2 Bisa Praktikkan Solusi MenPAN-RB
- PT KSEI Gandeng Yayasan Felix Maria Go Bagikan Susu dan Biskuit Bergizi di NTT