ICW Desak Tunda Umumkan Kabinet

jpnn.com - JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai sejumlah nama calon menteri yang dipilih Presiden Joko Widodo alias Jokowi bermasalah. Karenanya ICW mendesak agar Jokowi menunda mengumumkan nama-nama menteri di kabinetnya, yang rencananya akan diumumkan Jokowi pada Selasa malam 21 Oktober 2014 ini di Istana Merdeka Jakarta.
Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan mengatakan, hal tersebut menanggapi rencana Jokowi yang akan segera mengumumkan komposisi dan susunan kabinetnya pada Selasa (21/10).
"Kami mendesak Jokowi untuk menunda pengumuman kabinet sehingga ada kepastian figur yang terpilih adalah yang terbaik dan sama sekali tidak memiliki masalah hukum dan masalah integritas," katanya, kemarin (20/10).
Jadi, kata dia, kalau memang Jokowi konsisten ingin mempunyai kabinet yang bersih dari berbagai masalah hukum, maka Jokowi harus benar-benar cermat dalam menyeleksi anggota kabinetnya.
Ade berpendapat, dari 43 nama calon menteri yang diusulkan Jokowi, ICW mensinyalir terdapat sejumlah calon yang diduga bermasalah serta diragukan integritasnya dalam pemberantasan korupsi.
”Sebagian dari nama-nama calon menteri dan pejabat setingkat menteri yang diusulkan Jokowi masuk ke dalam kabinetnya diduga bermasalah, karena diragukan integritas maupun komitmen anti korupsinya,” tegas Ade.
Dia menambahkan, dari sejumlah calon menteri itu ada calon menteri yang berpotensi menjadi tersangka dan dikabarkan memiliki rekening gendut atau transaksi keuangan yang mencurigakan.
Menurutnya, dalam Undang-undang Kementerian jelas diatur bahwa presiden punya waktu 14 hari setelah pelantikan untuk mengumumkan kabinetnya. Artinya, Jokowi masih punya waktu hingga 3 November untuk mengumumkan susunan kabintenya sesuai dengan yang diatur di dalam UU itu. (ind)
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai sejumlah nama calon menteri yang dipilih Presiden Joko Widodo alias Jokowi bermasalah. Karenanya
- Megawati Larang Kadernya Ikut Retret, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Berkomentar Begini
- Gubernur Lemhannas Bakal Beri Materi Kebangsaan untuk Kepala Daerah di Retret Magelang
- Jaksa Agung Diminta Evaluasi Jampidsus Soal Hilangnya Perkara di Dakwaan Zarof
- Jimly: Kewenangan Penyidikan Pidana Tertentu Kejaksaan Bisa Ditambahkan
- Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Dorong Perbaikan Jalan Dikebut Dalam Dua Pekan
- Bea Cukai Tegal dan Satpol P3KP Pekalongan Musnahkan Rokok Ilegal, Sebegini Banyaknya