ICW: DPR Intervensi KPK

JAKARTA- DPR dinilai telah menyalahi kewenangan dalam kasus Antasari. Seharusnya, para wakil rakyat itu tetap konsisten dengan tugas dan fungsi membuat undang-undang, tapi dalam kasus pembunuhan Nasrudin, DPR malah jadi lembaga pengadil dan berusaha mengintervensi KPK. Hal ini dikemukanan Danang Widoyoko, Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Jumat (8/5), menanggapi hasil rapat dengar pendapat DPR-KPK, belum lama tadi.

Seperti diketahui, dalam RDP tersebut, Komisi III DPR menilai 4 pimpinan KPK yang tersisa tak bisa mengambil kebijakan strategis sebelum posisi Antasari terisi. Dengan begitu penetapan tersangka proses penyidikan seperti penyadapan, dan sebagianya harus dihentikan. Jika DPR tetap memaksa dalam pertemuan lanjutan dengan KPK pekan depan, ini merupakan bukti DPR tengah mengintervensi pemberantasan korupsi.

Febri Diansyah, anggota badan pekerja ICW menambahkan, ketiadaan Antasari di KPK menimbulkan ketakutan dari anggota dewan bahwa akan banyak lagi anggota DPR yang bakal dijerat korupsi. Catatan ICW, setidaknya ada 55 mantan atau anggota DPR terliabt sejumlah kasus di KPK. Diantaranya kasus aliran dana Bank Indonesia dan suap pemiihan deputi gubernur senior BI yang dilaporkan Agus Condro. "Ini belum ditambah kasus suap Abdul Hadi Djamal dan korupsi dana stimulus," tambah Febri. (pra/JPNN)