ICW Ingatkan KPK Bukan Bawahan SBY

JAKARTA - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperjelas setatus Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum dalam dugaan korupsi Hambalang dan Wisma Atlet justru berbuah kritik. Sebab, SBY harusnya mendorong seluruh pengungkapan kasus korupsi, bukan hanya parsial yang menyangkut kader PD.

Kritik itu disampaikan Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho saat dihubungi JPNN di Jakarta, Selasa (5/2). Menurut Emerson, SBY seolah-olah telah menempatkan KPK sebagai bawahan. "Meminta status tersangka (terhadap Anas, red) bisa dikatakan intervensi tidak langsung. Harusnya yang didorong SBY adalah meminta KPK menuntaskan semua kasus kakap, termasuk Hambalang dan Wisma Atlet," ucap Emerson.

Karenanya pegiat antikorupsi lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menganggap pernyataan SBY yang hanya bersifat parsial itu tak seharusnya dilakukan seorang presiden. Lebih disayangkan lagi, lanjut Emerson, SBY justru menarik persoalan hukum ke ranah politik.

"Kenapa hanya parsial dengan sekedar meminta kejelasan status Anas? Jangan bawa konflik internal Demokrat ke ranah hukum atau menyeret-nyeret KPK ke ranah politik," tegasnya.