ICW: Jabatan PNS Terendah pun Jadi Jatah Pendukung Kada
Senin, 15 April 2013 – 14:03 WIB
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut politisasi birokrasi di daerah jauh lebih parah dibandingkan pusat. Tidak hanya jabatan birokrasi tertinggi yang diincar, posisi PNS terendah pun menjadi jatah pendukung politik dan kerabat kepala daerah (kada). "Uang hasil korupsi biasanya tidak dikantongi sendiri tapi juga disetor ke atasannya," ujarnya.
"Mereka bisa menempati sendiri atau menjual jabatan-jabatan. Semua pertimbangan rasional dalam rekruitmen seperti ketrampilan, ketepatan orang diabaikan," kata Ade Irawan, deputi Coordinator ICW di Jakarta, Senin (15/4).
Dari pengamatan ICW, rekruitmen pegawai hanya formalitas karena hasilnya sudah ditetapkan jauh sebelum tes dilakukan. Alhasil PNS-nya tidak bisa menjadi abdi masyarakat, tapi menjadi penjual jasa perizinan dan pemungut berbagai macam biaya dari masyarakat dan dunia usaha untuk kepentingan dirinya maupun kelompoknya.
Baca Juga:
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut politisasi birokrasi di daerah jauh lebih parah dibandingkan pusat. Tidak hanya jabatan birokrasi
BERITA TERKAIT
- Penasihat Hukum Minta Majelis Hakim Soroti Rekomendasi Bawaslu terkait Pilkada Madina
- KPK Lakukan Penggeledahan di Menteng, Rumah Siapa?
- Dikriminalisasi dan Eksekusi Pengadilan Mandek, Tony Budidjaja Minta Perlindungan ke Prabowo
- IMM Harap Pemerintah Cabut Status PSN Terhadap PIK 2
- Imigrasi Bekasi Audiensi dengan Dinkes Untuk Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat
- Anggota DPD RI Lia Istifhama Usulkan Lima Perbaikan untuk Program MBG Saat Raker Bersama Badan Gizi Nasional