ICW: Jangan Kaitkan Niat Jokowi dengan Deparpolisasi

jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Indonesian Coruption Watch, Ade Irawan mengingatkan partai politik pendukung Jokowi tidak menghubungkan niat Jokowi untuk mengangkat para menteri dari partai yang tidak punya jabatan di struktural partai untuk tidak mengkaitkan sikap Jokowi ini dengan isu deparpolisasi.

"Terlalu jauhlah mengkaitkan kalau pejabat struktural partai tidak boleh rangkap jabatan sebagai pejabat partai dan menteri sekaligus dengan isu deparpolisasi dan merusak demokrasi. Memangnya di Amerika yang demokrasinya jauh lebih matang dan dewasa, ada pejabat partai yang merangkap jadi mentri? Saya rasa ini masalah kedewasaan saja," kata Ade ketika dihubungi wartawan, Rabu (13/8).

Karena itu, dia menghibau jajaran pengurus partai untuk mendukung wacana yang menjadi tuntutan masyarakat saat ini. Dengan wacana ini justru rakyat  mencitai dan menyayangi partai politik. Rakyat justru tidak ingin deparpolisasi justru dilakukan oleh kalangan parpol atau elit-elit parpol itu sendiri karena menyalahgunakan jabatannya sebagai menteri untuk kepentingan politik pribadi dan partainya.

"Justru mereka harus menyambut usulan tersebut. Deparpolisasi justru akan terjadi kalau ketua-ketua umum partai yang menjadi menteri menyalahgunakan kekuasaannya. Rakyat akan kehilangan kepercayaan pada partai. Rakyat justru  sayang pada partai dan sudah menyadari bahwa partai adalah keniscayaan dalam demokrasi. Selama ini dari pengamatan kami memang kerap kali kementerian dijadikan sumber logistik oleh partai," imbuhnya.

Partai yang masih ngotot minta agar pejabat struktural partainya terutama ketua umumnya tetap bisa menjadi pejabat partai sambil menjadi menteri dia nilai masih belum dewasa. Wacana itu menurut Ade, dilontarkan justru untuk menghindari adanya konflik kepentingan yang sering terjadi apabila ada pejabat partai jadi menteri.

"Wacana ini harus dilihat dengan kacamata yang berbeda. Publik menuntut bukan tidak ingin ada kader partai masuk ke pemerintahan. Yang publik inginkan siapapun menteri yang akan dipilih itu memiliki track rekord yang bagus, integritas dan profesional. Jadi sah saja ada kader partai termasuk ketua umum jadi menteri asal memenuhi syarat. Cuma kalau menteri memiliki jabatan partai, kan pasti muncul minimal konflik kepentingan," pungkasnya.(fas/jpnn)