ICW: Pemberian Remisi Kepada Anggodo Aneh

jpnn.com - JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pembebasan bersyarat yang diajukan terpidana kasus percobaan suap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Anggodo Widjojo seharusnya ditolak.
"Anggodo dihukum 10 tahun, di tahun 2010, harusnya kalau mau dapat PB dia harus jalanin dulu 7,5 tahun atau 6 tahun pidana baru dapat PB. Ini kan enggak, baru mengajak tahun keempat sudah minta PB," kata peneliti ICW Emerson Yuntho di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Senin (22/9).
Emerson juga mempertanyakan remisi yang diberikan kepada Anggodo. Ia mengungkapkan berdasarkan aturan, remisi bisa diterima setelah menjalani 1/3 masa hukuman.
"Artinya Anggodo baru bisa mendapatkan remisi tahun 2013. Kita menghitung dalam 1,5 tahun dia sudah dapat 29 bulan. Ini jadi aneh," ucap Emerson.
Oleh karena itu Emerson mengungkapkan ICW meminta pertanggungjawaban dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau Kemenkumhan tidak bisa mempertanggungjawabkannya maka akan menimbulkan adanya indikasi mafia peradilan.
"Kalau tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan, kecurigaan publik bahwa ini ada interest politic, ada indikasi mafia peradilan, bukan tidak mungkin itu akan muncul," tandas Emerson. (gil/jpnn)
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pembebasan bersyarat yang diajukan terpidana kasus percobaan suap pimpinan Komisi Pemberantasan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPJ Healthcare Malaysia Tawarkan Wisata Medis Berkualitas Bagi Pasien Indonesia
- Jelang Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 2, Honorer Satpol PP Ajukan 5 Tuntutan, Poin 4 & 5 Menohok
- Tanggapi Kisruh Grup Musik Sukatani, DPR: Kapolda Tidak Bisa Lepas Tanggung Jawab
- Kapolri Jenderal Listyo Tegaskan TNI-Polri tetap Solid Pascainsiden di Mapolres Tarakan
- Wamen Viva Yoga Ajak Perguruan Tinggi Berkolaborasi Membangun Kawasan Transmigrasi
- Komisi V DPR: Langkah Kemendes Pecat Pendamping Desa karena Maju Caleg Tidak Berdasar