ICW: Pengadilan Tipikor di Daerah Melempem
Rabu, 13 Maret 2013 – 11:47 WIB
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi kinerja pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) daerah yang dianggap semakin menurun kualitasnya. Menurut Peneliti ICW, Emerson Yuntho, saat ini tren vonis ringan dan vonis bebas ramai pengadilan tipikor daerah.
"Pengadilan tipikor daerah saat ini antara harapan dan kecemasan. Sepanjang 2005 sampai 2009, tren vonis bebas tinggi, sekitar 50 persen. Sekarang sudah berkurang, berganti dengan tren vonis ringan," ujar Emerson dalam diskusi publik Evaluasi Pengadilan Tipikor di Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (13/3).
Baca Juga:
Selain vonis ringan dan bebas, ICW juga menyesalkan pengadilan tipikor daerah yang dalam amar putusan tidak ada perintah penahanan terhadap terdakwa. Terdakwa dibiarkan mendapatkan status tahanan kota. Dalam hal ini, Emerson mencontohkan kasus terdakwa korupsi penyusunan masterplan Kota Medan, Harmes Joni. Ia tetap menghirup udara bebas meski sudah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Medan 2012 lalu.
Mantan Kepala Bappeda Kota Medan ini terkesan mendapat perlakuan khusus lantaran tidak pernah menjalani penahanan sejak ditetapkan Polda Sumut sebagai tersangka 7 September 2009 hingga divonis bersalah. Jonny Sihotang, ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini, tidak memerintahkan penahanan terdakwa.
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi kinerja pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) daerah yang dianggap semakin menurun kualitasnya.
BERITA TERKAIT
- Kasus Polisi Tembak Polisi, Kompolnas Temukan Fakta Ini di Lokasi
- Kombes Taufiq: 1.615 Personel yang Dikerahkan Sangat Siap Amankan Pilkada 2024 Riau
- Majelis Masyayikh Pengin Memastikan Pesantren Tak Hanya Bertahan, tetapi Berkontribusi
- Menaker Yassierli: Formula UMP 2025 Masih Dirumuskan
- Supriyani Divonis Bebas, PGRI: Kado Hari Guru Nasional
- Benahi Sistem Transportasi Nasional, Presiden Bentuk Ditjen Integrasi & Multimoda di Kemenhub