ICW Sarankan Jokowi Lebih Turuti KPK Ketimbang Parpol

jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, mengatakan, jika sampai ada nama berkategori merah versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tapi masih dipaksakan masuk kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka bisa dipastikan selama 5 tahun kabinet yang terbentuk akan berada dalam posisi bahaya. Sebab, bisa saja sewaktu-waktu menteri berkategori merah dijerat KPK.
Ade mengatakan, memilih figur bermasalah menjadi menteri justru akan menimbulkan beban bagi Jokowi. "Karena sewaktu-waktu menterinya bisa diperiksa oleh penegak hukum seperti KPK maupun ditetapkan sebagai tersangka korupsi," kata Ade, Rabu (22/10).
Ia menambahkan, kalaupun yang dipilih adalah nama berkategori kuning karena diragukan kapasitasnya tapi tetap dipilih jadi menteri, maka Presiden Jokowi harus ekstrawaspada. Karenanya, kata Ade, sebaiknya Jokowi tidak memupus harapan rakyat yang ingin kabinet bersih, profesional dan bekerja.
Menurut Ade, jangan sampai rakyat justru curiga karena Jokowi memaksakan nama-nama yang berpotensi bermasalah menjadi menteri. "Jokowi harus ingat pepatah 'nila setitik merusak susu sebelanga'," tegasnya.
Dia menyatakan, masih ada waktu dua pekan setelah pelantikan bagi Jokowi-JK untuk mendapatkan figur calon menteri terbaik dan tidak masuk kategori merah atau kuning dari KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. "Memilih figur calon menteri harus mengedepankan aspek leadership, kualitas, kapasitas dan integritas daripada sekadar memenuhi kepentingan segelintir partai politik pendukung Jokowi-JK," pungkas Ade. (boy/jpnn)
JAKARTA - Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, mengatakan, jika sampai ada nama berkategori merah versi Komisi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Laksda TNI Edwin Bicara Soal Peran Strategi TNI AL Menjaga Potensi Maritim Menuju Swasembada Pangan
- Buntut Polemik Lagu Bayar Bayar Bayar, Sukatani Dapat Tawaran jadi Duta Polri
- Mediator dari DPC Peradi Jakbar Diharapkan Bisa Mendamaikan Perkara Perdata
- Pejabat Pemkab Sumedang jadi Direktur di Kementerian PKP, Wabup Fajar Ucap Syukur
- Apa Itu Danantara yang Baru Diluncurkan Presiden Prabowo? Simak Penjelasannya di Sini
- DPR: Sikap Kapolri Menanggapi Lagu 'Bayar Bayar Bayar' Harus Diteladani Anggota Polisi