JPNN.com 
ICW Sentil Mahkamah Agung soal Pemberantasan Korupsi
jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyentil Mahkamah Agung (MA) soal pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Kurnia menyebut pemberantasan korupsi di Indonesia akan semakin suram bila MA mempertahankan tren menjatuhkan vonis ringan bagi koruptor.
Pasalnya dari data ICW, rata-rata hukuman bagi koruptor sepanjang 2019 lalu hanya 2 tahun 7 bulan penjara.
Bahkan, pemulihan kerugian keuangan negara juga sangat kecil jika dibandingkan dengan kerugian negara akibat praktik korupsi sepanjang 2019 yang mencapai Rp 12 triliun.
"Akan tetapi, pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan majelis hakim hanya Rp 750 miliar. Sepuluh persennya saja tidak sampai," ucap Kurnia di Jakarta, Rabu (30/9).
ICW juga memerinci bahwa dari total 1.125 perkara korupsi yang disidangkan pada 2019, sekitar 842 orang divonis ringan antara 0-4 tahun. Sedangkan vonis berat di atas 10 tahun cuma untuk sembilan koruptor.
"Belum lagi vonis bebas atau lepas yang berjumlah 54 orang," tegas Kurnia.
Pihaknya mengatakan, seringnya vonis ringan yang diputuskan hakim untuk koruptor memiliki sejumlah implikasi serius.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana merindukan sosok mantan hakim agung Artidjo Alkostar.
- Kejagung Paling Dipercaya Publik, Pakar Prediksi Serangan Balik Koruptor Makin Gencar
- Wilmar Group Suap Hakim Rp 60 M Demi Lepas dari Korupsi CPO, Ada Peran Marcella Santoso
- Putusan Hakim di Perkara Korupsi PLTU Bukit Asam Dinilai Tak Sesuai Fakta Persidangan
- Suap ke Hakim Rp 60 Miliar, Hinca: Ada Korupsi Besar yang Mau Ditutupi
- Dikaitkan dengan Kasus Suap Hakim Perkara Korupsi CPO, Zarof Ricar: Jahat Banget
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan
