ICW Serahkan Bukti Penyalahgunaan DAU ke KPK

Setelah Maftuh memimpin, lanjut Ghafur, Irjen Depag diminta mencari semua sumber masalah di lembaga yang dia pimpin. Maftuh kemudian memintakan pembenahan sejumlah aturan kepada DPR dan presiden, termasuk DAU itu. Salah satunya, keluarnya UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. ''Jadi, sekarang tak sepeser pun ada dana DAU yang keluar,'' tegasnya.

Menurut UU tersebut, DAU merupakan sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan dana abadi umat atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Ghafur yakin KPK tidak asal menanggapi setiap laporan yang masuk. ''Saya yakin KPK juga memahami hal ini karena semua masih transisi. KPK tentu juga tidak menanggapi semua laporan yang masuk kan,'' ujarnya.

Sebelumnya, Menag juga menyampaikan bantahan laporan ICW ke BK DPR dan KPK. Setelah melaporkan pelaksanaan haji 2008 kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/12), Maftuh menyatakan biaya itu tidak berasal dari iuran jamaah haji dan bukan dari DAU.