ICW Setorkan Sejumlah Nama yang Harus Diawasi KPK

Dalam pertemuan tersebut juga disepakati bahwa Koalisi Tolak Kurikulum 2013 akan memberikan semua data dan informasi terkait dengan potensi penyelewengan dalam perencanaan dan pembahasan belanja anggaran kurikulum 2013 di DPR. Sementara KPK akan menindaklanjuti masukan data dan informasi tersebut.

Saat ini, kata Febri, pemerintah dan DPR sedang membahas anggaran kurikulum 2013. Pembahasan ini memasuki tahap pengambilan keputusan pada Selasa (9/4), apakah DPR menyetujui atau tidak perubahan anggaran kurikulum 2013 yang diajukan oleh pemerintah.

"Tahapan ini sangat kritis dan membuka transaksi “dagang sapi”, mengingat pemerintah dalam posisi lemah karena dikejar tenggat waktu penerapan kurikulum 2013 pada Juli mendatang," ungkapnya.

Oleh karena itu, guna menjaga agar transaksi tersebut tidak terjadi terjadi, maka publik bersama KPK mengawasi pengambilan keputusan tersebut. Tidak hanya itu, jika anggaran ini disetujui maka ICW bersama KPK juga akan memantau pengadaan buku dan pelatihan guru untuk implementasi kurikulum 2013.