ICW Temukan Piutang Pajak Rp 45 Triliun

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) meluncurkan temuan terbarunya terkait isu perpajakan. Terhadap Dirjen Pajak yang baru yakni Mohammad Tjiptardjo, lembaga pengamat korupsi itu juga memiliki beberapa rekomendasi khusus. Humas ICW, Emerson Yuntho mengatakan, tiga temuan ICW terbaru ialah tentang hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2008, piutang pajak negara pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senilai Rp45,173 triliun, dimana senilai Rp12,943 triliun sudah berumur lebih dari 5 tahun.

Temuan lain didapat dari hasil penelitian ICW terhadap laporan keuangan 374 Perusahaan Terbuka untuk tahun 2008 yang listed di Bursa Indonesia, dimana Piutang Pajak badan (PPh 21 dan PPh 26) yang dilaporkan DJP lebih rendah (understated) senilai Rp1,464 triliun dan ini berpotensi merugikan negara. “Sejalan dengan hasil audit BPK terhadap penerimaan pajak maka ICW meragukan kewajaran nilai piutang pajak yang ada pada DJP. Dengan catatan penelitian ICW baru pada perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa Indonesia,” cetus Emerson di Jakarta, Selasa (4/8).

Karenanya, ada beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan secara serius oleh Dirjen Pajak yang baru, yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan penerimaan pajak negara (audit BPK), melakukan optimasi pemetaan potensi (diversifikasi pajak) dan peningkatan penerimaan pajak. Catatan, peningkatan jumlah WP harus dibarengi dengan kenaikan penerimaan pajak dan kenaikan rasio pajak (tax ratio dari 13,3% à 15% - 20%).

“Penting juga melakukan reformasi internal pada Ditjen Pajak, kenaikan remunerasi harus diimbangi dengan peningkatan integritas dan konsistensi pengelolaan pajak, mekanisme reward dan punishment,” tukas dia.