ICW Tengarai RUU MA Ditunggangi

JAKARTA – Keputusan Komisi III DPR (membidangi hukum) yang mendahulukan pembahasan draf revisi UU tentang Mahkamah Agung (MA) patut dicurigai. Indonesian Corruption Watch (ICW) menduga, ada motif politis tertentu di balik sikap wakil rakyat tersebut. ”Dasarnya fakta bahwa sebagian anggota komisi III memiliki latar belakang advokat. Muncul kekhawatiran pembahasan UU MA kelak lebih diutamakan karena adanya keberpihakan dari komisi III kepada MA,’’ kata Koordinator Hukum dan Pengawasan Peradilan ICW Emerson Yuntho di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (11/9).

Menurut Emerson, ada tiga masalah krusial pada pembahasan tertutup RUU MA. Pertama, perpanjangan usia pensiun hakim agung;  kedua, seleksi hakim agung, dan, ketiga, pengawasan hakim agung. Emerson menegaskan, perpanjangan usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun dinilai ICW tidak efektif.

Selain karena bukan lagi usia produktif, kalau usia pensiun semakin panjang,  hakim agung tersebut semakin rawan disusupi misi para pihak beperkara melalui pengacaranya. ’’Dihubungkan dengan beban perkara MA saat ini, usia hakim agung yang terlalu tua tentu akan sangat menghambat percepatan reformasi MA dari pengurangan tumpukan perkara,’’  ujar Emerson.

ICW juga mengkhawatirkan pembahasan pasal 8 ayat (2) UU MA tentang seleksi hakim agung. Dalam pasal itu, selain dipilih oleh Komisi Yudisial (KY), hakim agung juga dipilih oleh anggota DPR melalui perbandingan 2 banding 1. ”Pada praktiknya, selama dua tahun terakhir, KY (Komisi Yudisial) sendiri mengalami kesulitan untuk mendapatkan calon hakim agung yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang maupun kriteria bersih, bekualitas, dan berintegritas,”  kata Emerson.