ICW Tuding Gamawan Bias Kepentingan

JAKARTA- Peneliti Indonesia Corruption Watch, Tama S Langkun, menyatakan pernyataan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi terhadap honor kepala daerah adalah kewajaran dan berdasarkan Keputusan Presiden adalah hal yang tidak benar.

“ICW menilai bahwa Pernyataan Gamawan Fauzi bias kepentingan karena yang bersangkutan pernah menjadi Gubernur (Sumatera Barat) dan menerima honorarium di luar yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundangan,” katanya, Senin, di Jakarta.

Tindakan Gamawan tersebut bertentangan dengan PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dia menyatakan, dari laporan BPK, Gamawan Fauzi semasa menjadi Gubernur Sumatera Barat pernah menerima honorarium di luar penghasilan sebagai unsur Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selama tahun 2007-2008, total honorarium yang diterima adalah sebesar Rp96,9 juta.