ICW Tuding Gamawan Bias Kepentingan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

"Jadi tidak benar jika Gamawan menyatakan BPK tidak mempermasalahkan soal honorarium tersebut adalah tidak benar," pungkasnya.

Kasus ini mencuat setelah KPK menemukan indikasi aliran dana ilegal atas simpanan APBD ke sejumlah kepala daerah di enam BPD sebesar Rp360 miliar. Keenam BPD tersebut adalah Bank Jawa Barat, Bank Jawa Tengah, Bank Jawa Timur, Bank Sumartera Utara, Bank Kalimantan Timur dan Bank DKI. Hingga kini KPK belum secara definif memutuskan unsur pidana dalam kasus tersebut.(lev/jpnn)