ICW Usul Dana BOS Masuk Bansos

“Sekolah berusaha mereduksi keterlibatan komite sekolah dan orang tua murid hanya sekadar berperan serta dalam rapat, membayar iuran sekolah atau hanya menandatangani pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) dan pertanggungjawaban sesuai dengan tata kelola sekolah,” paparnya.

Oleh karena itu, Febri mengharapkan agar pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dalam penyaluran dana BOS. “Tim penyusunan nota keuangan pemerintah harus memasukkan kembali dana BOS pada komponen bantuan sosial dan tidak termasuk kelompok dana transfer ke daerah,” tutur Febri.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga harus memperbaiki tata kelola sekolah terutama tata kelola dana BOS. Penguatan komite sekolah,lanjut Febri, harus mendapat prioritas untuk dijadikan pengawas eksternal sekolah. “Kemdiknas harus memasukkan putusan komisi informasi pusat (KIP) tentang Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS dan kwitansi sebagai informasi terbuka dalam juknis pengelolaan dana BOS 2012,” jelas Febri. (cha/jpnn)