IDCI Soroti Dampak Relaksasi TKDN Sektor TIK Terhadap Kemandirian Teknologi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan paket relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai bagian dari perundingan Non-Tariff Measures (NTMs) dengan Amerika Serikat. Langkah ini merupakan respons atas kebijakan tarif resiprokal 32 persen yang diterapkan AS terhadap Indonesia.

Indonesian Digital & Cyber Institute (IDCI) menilai kebijakan ini sebagai respons strategis pemerintah dalam menghadapi ketegangan perdagangan global.

"Dengan memilih jalur diplomasi dan menghindari retailiasi, pemerintah berusaha menjaga iklim investasi tetap kondusif dan membuka peluang kerja sama teknologi dengan perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat," ujar Direktur Eksekutif IDCI Yayang Ruzaldy, dalam keterangannya, Rabu (9/4).

Namun, IDCI mengingatkan pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang kebijakan ini.

"TKDN tidak hanya menjadi alat regulasi, tetapi juga instrumen pengembangan industri lokal, pendorong transfer teknologi, dan mekanisme untuk menciptakan lapangan kerja," tegas Yayang.

Dia memperingatkan bahwa relaksasi tanpa kerangka kerja jangka panjang berisiko melemahkan daya saing industri lokal dan meningkatkan ketergantungan teknologi asing. IDCI mengusulkan agar relaksasi TKDN disertai prasyarat ketat.

"Relaksasi seharusnya menjadi jembatan negosiasi sementara yang disertai kewajiban alih teknologi, kolaborasi riset, dan pelibatan tenaga kerja lokal," jelas Yayang.

Lembaga ini juga mendorong pengembangan model TKDN 2.0 yang tidak hanya berfokus pada komponen fisik, tetapi juga memperhitungkan penguasaan kekayaan intelektual dan kontribusi terhadap riset lokal.