Ide Baru, Mau Naik Angkot Tinggal Gesek Kartu

SURABAYA - Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya berencana mengubah sistem transportasi masal di Kota Surabaya. Rencananya, semua angkutan umum bakal menggunakan sistem elektronik dan dikelola koperasi.

Konsep baru itu akan diterapkan karena sistem yang berlangsung saat ini dianggap belum teratur. Banyak angkutan umum yang dimiliki perorangan. Akibatnya, standardisasi sulit dilakukan.

Karena itu dishub berencana membenahi sistem tersebut. Nanti sedikitnya 4 ribu angkutan umum di Surabaya dibeli pemkot. Uangnya diserahkan kepada pemilik armada. Dishub mengimbau uang itu diinvestasikan ke koperasi. Dengan begitu, pemilik kendaraan memiliki aset atau semacam saham di koperasi tersebut.

Kabid Angkutan Dishub Surabaya Tundjung Iswandaru mengatakan, koperasi akan bekerja sama dengan investor untuk membeli angkutan umum. Angkutan tersebut dikelola koperasi. Pengemudi dipilih secara profesional dan digaji koperasi.

''Pemilik armada akan mendapat keuntungan melalui sisa hasil usaha,'' katanya.

Jumlah angkutan umum disesuaikan dengan rute Surabaya. Tidak seperti sekarang, jumlah armada tidak imbang dengan rute yang dilewati. Akibatnya, banyak angkutan yang berebut penumpang.

Misalnya, angkutan rute Joyoboyo-Karang Menjangan kini lebih banyak daripada Joyoboyo-Wisma Lidah Kulon. Padahal, jarak Joyoboyo-Wisma Lidah Kulon lebih panjang. Akibatnya, terjadi penumpukan angkutan rute Joyoboyo-Karang Menjangan. Sopir berebut penumpang.

Sistem pembayaran nanti juga berubah. Tidak ada transaksi antara pengemudi dan penumpang. Pengemudi hanya bertugas mengantar penumpang dari satu halte ke halte lain. Durasi waktu sudah ditetapkan. Lalu, penumpang membayar dengan menggunakan kartu.

 ''Mereka ditarif berdasar kilometer,'' jelas Tundjung.

Kartu tersebut digesek saat penumpang naik. Lalu, digesek lagi saat penumpang turun. Alat gesek itu mendeteksi berapa kilometer penumpang tersebut berada di dalam angkutan. ''Saldo akan berkurang sesuai kilometer yang tercatat,'' imbuh dia.

Kartu angkutan dijual bebas. Hasil penjualan masuk ke kas daerah. Uang itu akan dibayarkan ke koperasi dengan sistem kilometer pada armada. Misalnya, dalam sebulan armada itu berjalan 30 kilometer, pemkot akan membayar pada angka tersebut.

''Nilai rupiah untuk per kilometer belum ditetapkan,'' ucapnya.

Tundjung yakin usul tersebut diterima pemilik angkutan. Pihaknya sudah berkomunikasi dengan sebagian besar pemilik angkutan. Dengan kondisi sekarang yang sepi penumpang, pemilik angkutan umum mulai melunak.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dishub Irvan Wahyu Drajat mengatakan, rencana itu tidak akan diterapkan begitu saja. Ada proses yang harus dilewati. Yang paling penting adalah sosialisasi intensif. Sasarannya adalah para pemilik angkutan umum. Wacana itu akan diusulkan ke legislatif.

 ''Sebab, berkaitan dengan subsidi anggaran,'' katanya. (riq/c7/oni/flo/jpnn)