Idealnya Satu Desa Satu Bidan

Upaya peningkatan jumlah bidan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Terutama masyarakat pedesaan. Buktinya, selain bidan, Pemprov NTB melalui Dinas Kesehatan juga sedang berupaya memperbanyak pos pelayanan terpadu (posyandu) mandiri. "Peranan posyandu ini sangat besar dalam memeratakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," tandasnya.

 Data Dinas Kesehatan NTB, hingga kini posyandu yang sudah dikategorikan mandiri baru dua persen atau sekitar 115 unit dari total 5.766 unit posyandu yang tersebar di 10 kabupaten-kota. Menurut Kepala Dinas Kesehatan NTB H Moh. Ismail, penyebab utama posyandu di NTB sulit mandiri adalah kurangnya kepedulian berbagai pihak. "Ya, termasuk kalangan eksekutif dan legislatif di kabupaten-kota dalam mengalokasikan anggaran revitalisasi posyandu," ungkapnya.

Sebagai contoh, upah untuk kader posyandu di berbagai kabupaten/kota di wilayah NTB sangat-sangat minim. Rata-rata sekitar Rp 20 ribu per bulan.  Ada indikasi, hal itulah yang menyebabkan orang enggan menjadi kader posyandu. Buktinya, jumlah kader posyandu di setiap kabupaten-kota relatif terbatas, rata-rata kurang dari lima orang per desa.

Ismail berharap, ke depan, posyandu bisa menjadi basis pelayanan medis di tengah kehidupan masyarakat. Kader-kader posyandu harus mampu meyakinkan warga yang membutuhkan pelayanan medis. "Tentunya dengan selalu memperhatikan banyak hal yang berkaitan dengan kualitas kesehatan," ucapnya.