Identitas Lokal Kian Penting dalam Perpolitikan

Kendati demikian, walau identitas-identitas semacam itu kerapkali terbukti menyeruak ke permukaan sebagai sesuatu yang penting, Indra menyebut bahwa dirinya kurang setuju kalau harus ada semacam negosiasi atau penawaran posisi-posisi tertentu untuk kalangan adat, dalam dunia perpolitikan Indonesia saat ini. Hal itu ia utarakan demi menanggapi komentar salah seorang hadirin yang bertanya, apakah perlu hal semacam janji-janji Presiden Soekarno kala mendekati kerajaan-kerajaan di Nusantara misalnya, diangkat dan dibicarakan lagi.

"Rasanya saya kurang sependapat (untuk itu). Karena pada dasarnya sekarang ini demokrasi sudah berjalan, dan itu bagus. Trias politika itu jalan. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau diberikan posisi-posisi lagi (untuk adat tertentu), maka monarki akan naik lagi. Sekarang ini kan, (pola-pola) monarki memang masih ada, tapi hanya (bisa) bermain di dalam bungkusan demokrasi," paparnya.

Terlepas dari itu, Indra kembali menekankan bahwa pada dasarnya elemen adat tetap penting, serta bahkan bisa lebih esensil dan berperan ke depannya, terutama dalam kasus-kasus khusus. Ia pun memberi contoh, dalam penyelesaian masalah Papua misalnya. "Saya pikir, ke depannya untuk masalah Papua, pemerintah tak bisa tidak, harus memperhatikan elemen (ruang lingkup) adat dalam penyelesaiannya. Jadi, tidak semata katakanlah bicara soal NKRI, perekonomian, atau (berpegang pada) status otonomi khusus misalnya," katanya.

Satu hal yang cukup menarik dari acara diskusi buku yang aslinya terbitan luar negeri itu, adalah adanya keluhan dari salah seorang personil Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), terkait kesimpulan umum dan tidak akuratnya penulisan salah satu bab yang membicarakan soal masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Disebutkan, tulisan itu bahkan dianggap telah memberikan imej jelek pada elemen masyarakat setempat, serta berpotensi menyesatkan.