IDI Pilih Gelar Muktamar di Aceh, Masyarakat Seharusnya Bangga

IDI Pilih Gelar Muktamar di Aceh, Masyarakat Seharusnya Bangga
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berupaya menekan angka tenaga kesehatan yang terinfeksi selama pandemi COVID-19. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota IDI Jakarta Pusat dr Robbi Ocktadinata SpB menolak keras pendapat pakar ekonomi dan politik Aceh Taufik A Rahman yang menyatakan bahwa IDI memanfaatkan anggaran APBA.

Robbi yang juga sebagai Ketua Pengurus Pusat Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana MPN Pemuda Pancasila menilai pendapat tersebut hanya parsial, tidak melihat IDI dan peran dokter secara komprehensif.

"Dokter-dokter di negara ini sudah berjuang sejak awal persiapan kemerdekaan Indonesia, dimana dr Sutomo sebagai pendiri Budi Utomo dan para sejawat lainnya sudah sejak lama berkiprah pra kemerdekaan maupun mengisi kemerdekaan," ujar Robbi, Kamis (24/3).

Menurut anggota Bidang Advokasi Persatuan Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia (PABI) ini, dahulu untuk menjadi seorang dokter harus menempuh banyak tahapan.

"Pendidikan praklinik, pendidikan klinik, belum lagi dokter harus menempuh pengabdian menjadi dokter inpres, dan berkembang menjadi dokter PTT. Sekarang harus menempuh program internship yang sarat dengan pengabdian," paparnya.

Kemudian, lanjut Robbi, peran dokter di level kementerian, rumah sakit, puskesmas dan organisasi profesi di bawah IDI, tidak terlepas dari pengabdian bagaimana memajukan mutu para dokter, dan perbaikan pelayanan kesehatan.

"Apalagi di masa Pandemi COVID-19, sudah ribuan dokter dan nakes yang menjadi korban dalam pengabdiannya. Karena itu, support dari Pemerintah Provinsi Aceh dengan Rp 2 miliar itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dengan sejumlah pengorbanan dan pengabdian para dokter di tanah air," katanya.

Ia menyampaikan, dengan adanya penyelenggaraan muktamar IDI di Aceh, menunjukkan kepedulian Pemerintah Provinsi Aceh terhadap peran dokter dan pelayanan kesehatan di provinsi tersebut.

Anggota IDI Jakarta Pusat dr Robbi Ocktadinata SpB menolak keras pendapat pakar ekonomi dan politik Aceh Taufik A Rahman soal muktamar

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News