Idrus Marham Pastikan Munas Golkar di Bali Bebas Politik Uang

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham memastikan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-IX partainya bebas dari praktek-praktek politik uang.

"Saya menjamin Munas IX Golkar di Bali pada 30 November, tidak ada proses transaksi itu. Kalau ada yang mengetahui silakan laporkan saja," kata Idrus di gedung DPR, Jakarta, Jumat (28/11).

Terkait keamanan Munas di Bali, Idrus menyatakan pemerintah harus bertanggung jawab menjaga proses demokrasi di partainya terbebas dari gangguan dan ancaman. 

Bahkan dia menegaskan jika Badan Intelijen Negara (BIN) juga harus mengawasi Munas Golkar di Pulau Dewata. Jika ada informasi ancaman keamanan seperti kerusuhan, maka BIN harus berkoordinasi dengan kepolisian.

"Kalau kata BIN ada (potensi rusuh), maka kepolisian harus menindak niat-niat itu. Kalau ada tindakan yang aneh-aneh apalagi ada kerusuhan itu tanggung jawab polri," tegasnya.

Karena itu dia tidak sependapat dengan pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edhy yang mengkaitkan Munas Golkar dengan kondisi keamanan di Bali walaupun pra Munas sempat diwarnai bentrok di kantor DPP Goklar Jakarta.

Idrus juga menegaskan jika pihaknya sudah berkoodrinasi dengan Polri maupun Polda Bali terkait Munas tersebut. "Kita sudah menyampaikan ke Mabes Polri. Polda Bali sudah memberikan rekomendasi dan akan memberikan pengamanaan," tandasnya meyakinkan. (fat/jpnn)