IGI Minta Pemerintah Kubur Dalam-Dalam Wacana Impor Guru
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim meminta pemerintah untuk tidak lagi berwacana soal impor guru. Apalagi di tengah hebohnya guru-guru honorer K2 dan nonkategori yang berpendapatan minim.
"Sudahlah jangan menciptakan polemik baru. Guru honorer sekarang kesejahteraannya minim. Kok menterinya mikir untuk melakukan impor guru," kritik Rahim dalam pesan elektroniknya, Sabtu (11/5).
Jika pemerintah punya uang banyak, lanjutnya, sejahterakanlah para guru honorer ini. Berikan mereka pelatihan agar Indonesia mendapatkan anak-anak terbaik untuk jadi guru.
Hasil penelitian terbaru Kemendikbud menunjukkan, hanya 11 persen anak-anak sekolah yang punya keinginan jadi guru. Ini tidak lain karena gaji guru Indonesia mayoritas sangat rendah dan menyedihkan. Hanya guru-guru bersertifikasi yang bisa dikatakan sejahterah dan guru PNS terbilang cukup.
"Data ini terlihat tidak sinkron dengan peminat SMBPTN (seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri) pada jurusan-jurusan kependidikan. Boleh jadi mereka berpikir, tak ada rotan akar pun jadi. Tidak bisa masuk jurusan bagus, biarlah berharap jadi guru," sergahnya.
BACA JUGA: Puan Maharani Berencana Impor Guru, Ramli Rahim Merasa Bingung
Di sisi lain, guru-guru kita sebenarnya punya potensi baik tetapi beban kurikulum dan administrasi yang begitu berat membuat mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu.
Ramli yakin jika guru-guru Impor itu bekerja dengan ikatan kurikulum plus beban administrasi yang sama maka mereka pun tidak akan maksimal. Apalagi kendala bahasa akan menjadi masalah besar.
Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim meminta pemerintah untuk tidak lagi berwacana soal impor guru.
- 3 Kado dari Mendikdasmen Abdul Mu'ti untuk Para Guru ASN & Honorer, Alhamdulillah
- Andri Berharap Supriyani Guru Honorer Lulus PPPK 2024, Tes Sebelum Sidang Putusan
- Guru Supriyani Tetap Ikut Tes PPPK Meski dapat Afirmasi
- 5 Berita Terpopuler: Mendikdasmen Beri Sinyal Baik soal PPPK, Ada Regulasi Baru? tetapi Honorer Jangan Nekat ya
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Pemda Mengasumsikan 2025 Masih Ada Honorer, Gaji Jangan Lagi 3 Bulan Sekali