IHSG Anjlok, Hardjuno Wiwoho: Pasar Butuh Bukti, Reformasi Hukum dan Teknokrasi Jadi Kunci

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga 7 persen sebelum terkena trading halt, mencerminkan kepanikan pasar terhadap kebijakan fiskal pemerintah.

Program Makan Bergizi (MBG) dan Danantara, dua program ambisius yang menelan anggaran fantastis dinilai sebagai beban fiskal besar yang tidak ditopang oleh manajemen teknokratis yang kuat.

Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai kejatuhan IHSG bukan sekadar reaksi terhadap belanja negara yang agresif, tetapi juga akibat melemahnya budaya teknokrasi dan ketidakpastian hukum.

Pemerintah justru mengutamakan aktor politik dalam mengelola sektor strategis, alih-alih menempatkan teknokrat yang kompeten.

Contohnya adalah pemilihan kepemimpinan di Danantara. Sementara itu, dugaan korupsi besar di Pertamina makin memperburuk sentimen pasar terhadap tata kelola negara, yang dianggap makin rentan terhadap kepentingan kelompok tertentu.

“Pasar butuh kepastian bahwa negara ini bisa dikelola dengan baik. Namun, sistem politik kita justru melahirkan lebih banyak politisi pragmatis dibanding teknokrat andal. Akibatnya, kebijakan yang diambil cenderung populis dan berorientasi jangka pendek, bukan berbasis efisiensi dan keberlanjutan fiskal,” ujar Hardjuno, Selasa (18/3).

Kandidat doktor Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) ini mengatakan krisis kepercayaan yang sedang terjadi ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan janji politik atau penyesuaian kebijakan fiskal.

Pasar membutuhkan bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam membangun tata kelola yang bersih dan profesional.