Ijazah Palsu, Politisi Demokrat Dipolisikan

Rekomendasi Panwas itu juga telah ditindaklanjuti oleh KPU Pontianak pada 14 September 2009, tepat sehari sebelum pengambilan sumpah jabatan dewan baru.

Dalam surat bernomor 270/366/KPU-Kota itu disebutkan bahwa penggantian calon terpilih atas dugaan melakukan pemalsuan dokumen, hanya dapat dilakukan apabila terbukti yang bersangkutan melakukan pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai ketentuan hukum tetap. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2008, pasal 218 tentang Penggantian Calon Terpilih.

Ketua KPU Kota Pontianak Viryan Azis, dihubungi terpisah mengatakan bahwa lembaga yang berwenang menyatakan palsu atau tidaknya suatu ijazah adalah pengadilan.

Rekomendasi panwas yang menyatakan bahwa Masdi telah melakukan panwas, kata Viryan, tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan pergantian calon.

“Kalau ada putusan pengadilan tetap bisa diganti. Atau ada mekanisme pengajuan dari partai. Beda dengan kasus di DPRD Kalbar, di mana kasus yang sama mengenai dugaan pemalsuan ijazah, ada kebijakan partai untuk menarik yang bersangkutan,” jelasnya.