Ikatan Alumni dan Sepeda Onthel Juga Harus Lapor
Senin, 11 Maret 2013 – 01:01 WIB

Ikatan Alumni dan Sepeda Onthel Juga Harus Lapor
JAKARTA - Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) tidak hanya mengatur ormas yang berbadan hukum.
Bagi ormas yang tidak berbadan hukum, yang bentuknya semacam peguyuban, cukup memberitahukan kepada camat atau lurah/kepada desa. Mereka tidak perlu mengurus Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
"Perkumpulan sepeda onthel, cukup lah menyampaikan pemberitahuan. Seperti paguyupan, alumni-alumni, tak perlu SKT. Cukup pemberitahuan, agar tercatat. Bisa saja ke lurah atau camat yang mencatat," ujar Direktur Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Ditjen Kesbangpol) Kemendagri, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Budi menjelaskan, data-data yang tercatat di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa itu nantinya masuk ke database di kemendagri. Jadi, lanjutnya, nantinya data mengenai ormas akan terintegrasi di kementerian yang dipimpin oleh Gamawan Fauzi itu.
JAKARTA - Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) tidak hanya mengatur ormas yang berbadan hukum. Bagi ormas yang tidak berbadan
BERITA TERKAIT
- Peduli Kesehatan Mental Pelaut, PIS Gandeng Federasi Internasional
- Lari jadi Tren di Masyarakat, Waka MPR: Harus Didukung Upaya Wujudkan Udara Bersih
- Pemprov Jateng Berkomitmen Berikan Tali Asih Bagi Anak-anak Penghafal Al-Qur'an 30 Juz
- Honorarium Honorer di Bawah Rp 500 Ribu, Gaji PPPK Paruh Waktu Piro?
- Nakhodai IKA PMII, Fathan Subchi Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045
- Honorer di Jabatan Tampungan Diangkat PPPK Tahap 2? Info BKN Bikin Degdegan