Ikhtiar Menuju Birokrasi Kelas Dunia, Menaker Ida Luncurkan Aplikasi Digital Kepegawaian
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah resmi meluncurkan aplikasi digital kepegawaian, Rabu (29/6).
Keberadaan aplikasi tersebut mendukung transformasi organisasi dan sumber daya aparatur Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Menaker Ida Fauziyah menyampaikan transformasi diperlukan untuk mewujudkan good governance di tubuh Kemnaker yang tangguh, tanggap terhadap perubahan dan resposif untuk mencapai kinerja maksimal serta penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.
"Saya sangat berharap transformasi ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk menjadikan birokrasi Kemnaker sebagai world class bureaucracy (birokrasi kelas dunia) yang mampu memberikan pelayanan publik berkualitas, efektif, dan efisien," ujar Menaker Ida Fauziyah.
Melalui transformasi ini, kata Ida Fauziyah, Kemnaker akan melakukan pembenahan dan perbaikan birokrasi yang selama ini cenderung dipersepsikan publik dengan prosedur berbelit, lamban, kinerja rendah, penuh kolusi, korupsi dan nepotisme serta tak memiliki standar pelayanan yang pasti.
"Kini dengan adanya sistem aplikasi baru melalui transformasi organisasi dan SDM aparatur ini, kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dan administrasi pelayanan menjadi paperless sehingga lebih mudah dan praktis," harapnya.
Aplikasi e-performance yang baru diluncurkan merupakan salah satu hasil transformasi, selain e-mutasi, Layanan Kepegawaian Mandiri (LM) dan Si-Mantel (Sistem Informasi Manajemen Talenta).
Aplikasi e-performance memberikan informasi hasil kinerja organisasi dan kinerja individu tiap pegawai Kemnaker, serta melihat penghitungan tunjangan kinerja untuk masing-masing pegawai berdasarkan kinerja.
Menaker Ida Fauziyah resmi meluncurkan aplikasi digital kepegawaian sebagai ikhtiar menjadikan Kemnaker sebagai birokrasi kelas dunia
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Wamenaker Immanuel Ebenezer Ingin Negara Selalu Hadir Memajukan Industri Musik
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral
- Pj Gubernur PBD Ingatkan ASN Agar Tidak Bermental Seperti Bos yang Minta Dilayani
- Muhammad Musa'ad Tegaskan ASN Pelayan Masyarakat, Bukan Bos yang Minta Dilayani