Ikhtiar Pemprov Bangka Belitung Demi 4.023 Honorer jadi Calon PPPK

Berbeda dengan sopir, pramusaji, satpam, dan petugas kebersihan yang terima SK dan dibayar APBD atau APBN. mereka harus tetap terdata menjadi calon PPPK.

"Untuk empat jabatan, seperti sopir, pramusaji, petugas kebersihan dan satpam, sesuai surat dari menteri PAN dan RB, nanti di 28 November 2023 tidak lagi menjadi tenaga honorer, namun tenaga outsourcing yang akan menerima upah langsung dari pihak ketiga, bukan lagi dari APBD atau APBN," katanya.

Kepala BKPSDM Provinsi Babel Susanti mengatakan telah melakukan pemetaan terhadap 4.023 tenaga non-ASN di lingkungan pemprov setempat untuk diusulkan mengikuti seleksi PPPK.

"Kami hanya mendata dan tidak mengubah apa pun. Kami juga melakukan pemetaan mana masuk tenaga outsourcing dan yang layak didata, karena di BKN tidak ada lagi tenaga sopir, pengamanan, pramusaji dan petugas kebersihan pada 28 November 2023," kata Susanti.

Dari sebanyak 4.023 tenaga honorer di lingkungan Pemprov Babel, yang masuk pendataan sebanyak 2.665 orang, 482 orang tidak masuk karena faktor usia dan masa kerja, serta 1.021 orang menempati jabatan sopir, satpam, pramusaji dan petugas kebersihan.

"Yang kami data adalah mereka yang masih aktif bekerja dan sesuai usia. Meski mereka terdata, saya tidak bisa berjanji akan dijadikan PPPK atau tidak karena pelaksanaan pendataan ini bukan jaminan untuk diterima jadi PPPK atau calon ASN," katanya.

Menurut Susanti, untuk Pemprov Babel semua tenaga honorer sudah diinput dan data ini sebagai dasar untuk dilakukan uji publik sebagai tahap yang benar yang dilakukan pemerintah setempat.

"Bagaimana kelanjutannya belum diketahui apakah akan dipilih sebagai PPPK sesuai kategori atau sebagai calon ASN. Yang pasti kami telah melakukan input sesuai data yang ada, tidak mengubah apa pun sesuai arahan Pak Gubernur," ungkapnya. (antara/jpnn)